Pemkab Pulang Pisau Jalankan 5 Kebijakan dalam Melindungi Perempuan

Oleh ANTARA
30 April 2024 - 19:35 WIB

BORNEONEWS, Pulang Pisau - Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah menjalankan lima kebijakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan di daerah setempat.

"Adapun lima kebijakan yang terus diusahakan itu selaras dengan arahan Presiden RI kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk bersama-sama bisa diterapkan juga di daerah ini," kata Penjabat Bupati Pulang Pisau Nunu Andriani di Pulang Pisau, Selasa, 30 April 2024.

Kebijakan itu terdiri atas peningkatan pemberdayaan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, kata dia, sudah banyak membuat kebijakan terkait dengan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Namun, kata dia, kebijakan ini tidak akan dapat berjalan sebagaimana diharapkan apabila tidak didukung berbagai pihak, seperti masyarakat, dunia usaha, media, keluarga, dan ibu-ibu organisasi perempuan, antara lain Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Dalam sosialisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan serta pelayanan KB gratis di Kecamatan Jabiren Raya, ia menekankan tentang informasi arah kebijakan pemerintah tersebut kepada masyarakat luas sebagai salah satu upaya mengurangi angka kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Selain stunting, permasalahan yang dihadapi kabupaten ini adalah kemiskinan dan pengangguran. Salah satu aksinya adalah pencegahan perkawinan anak karena sebagian besar perkawinan usia anak akan bermasalah kepada stunting dan kemiskinan," kata Nunu.

Mengenai perkawinan usia muda di bawah umur 18 tahun, kata dia, bisa berakibat melahirkan anak dengan berat bayi lahir rendah (BBLR) dan dipastikan stunting. Perkawinan dengan usia anak juga membuat warga sulit mencari pekerjaan dan menyebabkan miskin karena tidak selesai wajib sekolah 12 tahun.

Dia mengatakan pelayanan KB gratis kepada masyarakat untuk membantu warga dalam mengatur jarak kehamilan dan mencegah kehamilan yang tidak di inginkan.

Pemerintah, katanya, tidak melarang perempuan untuk hamil tetapi mengimbau masyarakat mengatur jarak kehamilan.

"Ke depan masyarakat perlu sadar dengan mengatur jarak kehamilan agar dapat meningkatkan kualitas penduduk serta menumbuhkan generasi unggul," ucapnya.

Dia menjelaskan program KB erat hubungan dengan stunting dan kemiskinan.

Melalui program KB, katanya, perempuan bisa merencanakan kehamilan secara baik dengan merencanakan biaya, pendidikan, dan kesehatan ibu serta balita.

TAGS:

#Pemkab Pulang Pisau #Perlindungan Perempuan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Rinov/Pitha Amankan Tiket Semifinal Usai Taklukkan Dejan/Gloria

18 Mei 2024 - 00:01 WIB

Glo mengatakan selama permainan dirinya coba mengontrol diri namun di akhir-akhir set memang kurang bermain tenang sehingga set kedua harus ditutup dengan kemenangan Rinov/Pitho.

Maju Bakal Calon Bupati, Wiyatno: Kapuas Sudah Seperti Tanah Tumpah Darah Saya

17 Mei 2024 - 23:31 WIB

Selain sudah mendaftar di partai PDI Perjuangan, pria yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kalteng ini juga mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah partai lain terkait keseriusannya tersebut.

Perwakilan BI Kalteng Dorong Masyarakat Menggeluti Pertanian Tanaman Pangan Penyumbang Inflasi

17 Mei 2024 - 23:21 WIB

Ia berharap, dengan produksi yang memadai akan menyetabilkan pasokan pangan sepanjang tahun dan berdampak pada kesetabilan harga.

Sekda Kalteng Tekankan 4 Poin Capai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

17 Mei 2024 - 23:11 WIB

Kemendes Pastikan Dana Desa Bisa Digunakan untuk Kesiapsiagaan Bencana

17 Mei 2024 - 23:00 WIB

Pria yang akrab disapa Ivan itu, mengatakan hal tersebut telah diatur dalam Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa.

Perkiraan Susunan Pemain Persib Bandung vs Bali United

17 Mei 2024 - 22:51 WIB

Sektor lini tengah diyakini akan diisi oleh Kadek Agung yang akan berduet dengan gelandang asal Palestina Mohammed Rashid, sedangkan gelandang serang dipercayakan kepada Eber Bessa.

DPR AS Sahkan RUU untuk Tekan Biden Kirim Senjata ke Israel

17 Mei 2024 - 22:41 WIB

Keputusan tersebut disetujui dengan suara 224 berbanding 187 dan diperkirakan akan diajukan ke Senat, di mana para pemimpin partai bersumpah untuk tidak mempertimbangkannya sama sekali.

Digital Farming di Kotim Dapat Diperluas

17 Mei 2024 - 22:31 WIB

Digital farming juga menekan biaya perawatan, sehingga panen melimpah dan penekanan biaya produksi membuat petani meraup untung lebih besar dari penanaman metode biasa.

Wiyatno Juga Daftar ke DPD PAN dan DPC Demokrat Kapuas

17 Mei 2024 - 22:21 WIB

Kedatangan Wiyatno yang merupakan Bendahara DPD PDI Perjuangan Kalteng ini ke dua kantor partai tersebut didampingi sejumlah politisi dari PDI Perjuangan Kabupaten Kapuas.

Disdik Seruyan Gelar FLS2N, Ini Tujuannya

17 Mei 2024 - 22:11 WIB

Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, resmi menggelar kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SD dan SMP tingkat Kabupaten Seruyan Tahun 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia