Sebab, regulasi tersebut memberlakukan benchmarking atau pengelompokan negara eksportir berdasarkan tingkat risiko deforestasi, yakni risiko tinggi, risiko menengah dan risiko rendah.

"Sehingga dalam hal ini kita pastikan jangan sampai petani sawit tertinggal, jadi kita meminta kepada pihak UE untuk bisa tetap memperhatikan perhatian terhadap petani," katanya

Sementara itu, menurut Tim Penguatan dan Pelaksanaan ISPO, Rismansyah Danasaputra sawit berkelanjutan adalah keniscayaan, bukan desakan global.

"Sertifikasi berkelanjutan ISPO menjadi salah satu panduan berharga dalam membangun daya saing sawit ditingkat nasional, regional dan global," ujarnya.

Mantan Direktur di Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian itu memaparkan pada 2022 tujuan ekspor utama minyak sawit Indonesia adalah China sebesar 16,72 persen, India sebesar 11,13 persen dan AS sebesar 6,07 persen sedangkan ke negara UE hanya 12,7 persen.

Kadiv Perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Achmad Maulizal Sutawijaya menambahan terkait pentingnya sertifikasi ISPO untuk pembuktian bahwa kelapa sawit di Indonesia telah sustainable.

Saat ini sekitar 2,4 juta petani swadaya yang melibatkan 4,6 juta pekerja pada sektor kelapa sawit, lanjutnya, artinya jika sampai komoditas kelapa sawit terpukul oleh aturan EUDR maka akan ada jutaan petani dan pekerja yang ikut merasakan dampaknya.

Untuk itu, dia menambahkan, selain mendorong sertifikasi ISPO kampanye positif juga harus semakin agresif dilakukan terhadap negara-negara yang selama ini diskriminatif dalam perdagangan minyak sawit, seperti negara-negara Uni Eropa.

"Kami sudah menyiapkan strategi kampanye positif di Uni Eropa. Ini sekaligus untuk mengimbangi opini terkait sawit yang masih negatif di kalangan masyarakat dan pengambil kebijakan di Eropa," katanya.