Pemkab Kobar Siap Fasilitasi Tuntutan Hak Masyarakat terhadap Perusahaan Perkebunan

Oleh Danang Ristiantoro
05 Mei 2024 - 19:50 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) siap memfasilitasi tuntutan masyarakat untuk mendapatkan hak yang harus diberikan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten I Pemkab Kobar Tengku Alisyahbana saat menghadiri Rakerda DAD Kobar, di Rumah Betang, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, pada Minggu, 5 Mei 2024.

Pada dasarnya, pemerintah memfasilitasi apa yang menjadi kewajiban dan ketentuan ditetapkan perundang-undangan, dalam rangka menyejahterakan masyarakat di sekitar perkebunan.

"Tidak ada alasan pemerintah menghalang - halangi, apabila sudah memenuhi kaidah dan aturan yang sudah ditetapkan," tegas Ale, sapaan akrabnya.

Apa yang disampaikan Tengku Alisyahbana tersebut menyikapi deklarasi yang dilakukan oleh DAD dan ormas. Ormas di Kobar satu suara menyatakan menolak aksi tindakan pemanenan masal ilegal. Kemudian, mendukung tindakan tegas terukur aparat penegak hukuk kepada oknum pencuri buah sawit. Serta meminta kepada pihak perusahaan untuk merealisasikan hak dan kewajibannya kepada masyarakat sekitar kebun perusahaan.

Dalam hal ini, Ale memberikan pemahaman bahwa semua hak masyarakat dapat dilaksanakan tetapi juga dengan ketentuan yang berlaku.

"Saat ini sudah ada beberapa tuntutan masyarakat kepada perusahaan yang sedang dikawal prosesnya. Proses verifikasinya hampir tahap akhir. Semua bisa di proses jika sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Kemudian, dalam persoalan ini yang membuat regulasinya adalah pemerintah pusat. Seperti tuntutan 20 persen plasma ini juga ada regulasi yang mengaturnya. Sehingga ini juga harus dipahami oleh masyarakat dan stakeholder perusahaan.

"Karena ada beberapa regulasi yang mengatur dan menbatasi ketentuan plasma. Namun ada solusi di Kegiatan Usaha Produktif (KUP). Sehingga ini yang akan kita kedepankan," tuturnya.

Ale menambahkan, adanya persoalan-persoalan yang timbul saat ini, Pemkab Kobar mengajak Ormas yang ada di Kobar, dapat memberikan keteladanan contoh yang baik, untuk bisa mewujudkan keamanan di Kobar.

"Kita menyayangkan ada oknum yang menggangu perekonomian. Pasalnya, jika ekonomi mandek yang rugi adalah masyarakat itu sendiri. Mari bersama-sama kita jaga keamanan dan kenyamanan di Kobar," pungkasnya. (DANANG/Y)

TAGS:

#Pemkab Kobar

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Mantap! Pemkab Penajam Jamin Biaya Kuliah 100 Persen

19 Mei 2024 - 02:00 WIB

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menjamin biaya kuliah secara penuh bagi pelajar di daerah berjulukBenuo Takaitu, yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

OJK: ROA dan NIM Perbankan Maret 2024 masih Tergolong Cukup Tinggi

19 Mei 2024 - 01:00 WIB

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan bahwa rasioreturn on asseu(ROA) dan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) perbankan pada bulan Maret 2024 masih tergolong cukup tinggi.

Mendag Suarakan Inklusivitas dalam Ekosistem Perdagangan pada APEC

19 Mei 2024 - 00:00 WIB

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengajakEkonomi Asia-Pacific EconomicCooperation(APEC) untuk menyuarakan semangat inklusivitas, keberlanjutan, dan keadilan dalam Sesi I Pertemuan ke-30 Menteri Perdagangan APEC di Arequipa, Peru pada Jumat, (17/5) waktu setempat.

MUI Desak ICC Segera Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

18 Mei 2024 - 23:45 WIB

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Azrul Tanjung mendesalMahkamah Pidana Internasional (ICC) agar mengeluarkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Luhut Nyatakan Siap Bantu Prabowo Jadi Penasihat

18 Mei 2024 - 23:30 WIB

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa dirinya siap menjadi penasihat untuk membantu Prabowo Subianto selaku calon presiden terpilih dalam Pemilu 2024.

Dimensi Pemberdayaan Masih Perlu Perbaikan

18 Mei 2024 - 23:15 WIB

Dimensi pemberdayaan merupakan satu dari tiga dimensi pembentuk Indeks Ketimpangan Gender atau IKG Provinsi Kalimantan Tengah. Dimensi ini disebut masih perlu perbaikan.

KemenPPPA: Anak Depresi Karena Ponsel Diberi Pendampingan Pemulihan

18 Mei 2024 - 23:00 WIB

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan seorang anak laki-laki kelas 6 SD berinisial A (13) di Cirebon, Jawa Barat, yang mengalami depresi karena ponselnya dijual sang ibu, mendapatkan pendampingan untuk proses pemulihan.

Kotim Mendapat Bantuan Benih Jagung Kementan untuk Tanam 390 Ha

18 Mei 2024 - 22:45 WIB

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mendapat alokasi bantuan benih jagung untuk tanam seluas 390 hektare (ha) dari Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan dalam negeri.

BAPETEN Mitigasi Ancaman Radioaktif dan Nuklir di World Water Forum

18 Mei 2024 - 22:30 WIB

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) RI melakukan langkah mitigasi terhadap potensi ancaman radioaktif dan nuklir dalam rangka menjamin kelancaran dan keamanan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 yang digelar pada 18-25 Mei 2024 di Bali.

TNI Bersama Pemkab Gunung Mas Bekerja Sama Optimalisasi Lahan Rawa

18 Mei 2024 - 22:15 WIB

Dandim 1016/Palangka Raya Letkol Arh Jimmy Hutapea turut hadir pada kegiatan panen jagung hibrida di Desa Tanjung Riu Kecamatan Kurun dan panen padi di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, Sabtu, 18 Mei 2024.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia