Pemerintah daerah, katanya, pada Jumat (3/5) telah menyerahkan LKPD Unaudited 2023 yang mana diserahkan langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Jufriansyah di Palangka Raya.

"Penyerahan LKPD Unaudited tahun anggaran 2023 tersebut dilakukan sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta untuk dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia.

Penjabat Bupati Barito Utara meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah di lingkup pemkab setempat yang dijadikan lokus pemeriksaan terinci oleh tim BPK RI Kalteng agar tidak melaksanakan perjalanan dinas baik di dalam maupun luar daerah.

"Sehingga proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim BPK RI dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ucapnya.

Selain itu, menurut dia, kepada KPA, PPTK dan bendahara masing-masing perangkat daerah agar segera mempersiapkan segala sesuatunya yang diminta oleh tim BPK RI Kalteng.

"Kepada kepala BPK RI Kalteng, kami berharap bapak berkenan memberikan arahan, bimbingan serta masukkannya kepada kami jajaran pemerintah daerah apabila ada hal yang belum sesuai dengan peraturan pengelolaan APBD, sehingga kedepannya kami mampu melaksanakan perbaikan untuk penggunaan APBD,” ucap Muhlis.

Sekali lagi, kata Muhlis,dirinya mengucapkan terima kasih kepada bapak Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng beserta tim yang telah berkenan berhadir di Kabupaten Barito Utara sekaligus memberikan arahan dan masukkannya.

"Diharapkan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-10 secara berturut-turut. Serta hal ini dapat kami jadikan sebagai motivasi untuk selalu melakukan peningkatan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” demikian Muhlis.