Lebih lanjut Ides mengakui bahwa belum ada regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan AI dalam dunia jurnalisme, namun Kominfo telah mengirim surat edaran kepada media terutama media nasional untuk memiliki pedoman penggunaan AI.

“Surat edaran itu itu memberikan panduan dari aspek prinsip, pelaksanaan dan mendorong semua memiliki pedoman yang berlaku di dalam organisasi tersebut, itu juga berlaku untuk media dan ada beberapa media yang mengaku memiliki itu,” ujarnya.

Kendati demikian, landscape tata kelola AI di Indonesia sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, lalu Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Juru Bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Nick Geisinger, mengatakan bahwa AI sudah memasuki ruang redaksi dan membentuk kembali lanskap komunikasi.

AI disebutnya memberikan kecepatan yang sangat membantu dalam membuat konten berita, mengidentifikasi dan menganalisis sumber dan mengumpulkan berita secara umum.

“Tentu saja ada peran AI dalam deepfakes dan hoaks, selalu menjadi masalah. Tetapi sesuatu yang harus kita awasi baik di Indonesia maupun Amerika Serikta pada tahun pemilu 2024 dan sesuatu yang harus diperhatikan secara umum,” ucap Nick.

Senada, Mellisa Hathaway, Presiden Hathaway Global Strategic LLC, sebuah perusahaan konsultan urusan masyarakat, politik, dan pemerintahan akar rumput yang inovatif, menuturkan bahwa ada banyak cara untuk memanipulasi percakapan atau memanipulasi ruang informasi online.