|
Juli 2010
|
Rabu, 28 Juli 2010 01:26
Berita Utama
|
|
{loadposition rotator} Read more
|
|
|
Rabu, 28 Juli 2010 00:43
Sukamara & Lamandau
|
|
HARI masih pagi, Miyah, 43, telah sibuk di dapur rumahnya yang hanya berdinding kayu. Sambil sedikit terpejam karena melawan pedihnya kepulan asap, ia tetap semangat menyiapkan menu sarapan untuk suami, kedua anak, dan satu orang menantunya. Kepulan asap itu berasal dari tungku yang digunakan Miyah. Maklum pagi itu dia memasak menggunakan kayu bakar. Sejak maraknya pemberitaan di media massa cetak maupun elektronik mengenai ledakan tabung gas elpiji, Miyah mulai beralih menggunakan kayu bakar. Dia mengaku, ketakutan menggunakan elpiji. Apalagi, elpiji yang ia miliki didapat dari pemberian orang. Oleh karena itu, ia lebih memilih mengumpulkan ranting di sekitar kebunnya untuk dijadikan kayu bakar. Baginya, kengeriaan pemberitaan di televisi menjadi alasan utama dirinya beralih dari elpiji ke kayu bakar. Kayu bakar dipilih karena minyak tanah susah didapat dan harganya terkadang malah melebihi bensin dan solar. “Saya tidak keberatan mencari kayu tiap sore di sekitar kebun. Kan di sana banyak tunggak (akar pohon yang sudah mati) yang lumayan besar. Sekali congkel bisa untuk beberapa hari,” ungkapnya. Meski sudah banyak ibu rumah tangga yang beralih menggunakan kayu bakar, banyak pula yang masih memilih menggunakan elpiji. Terbukti angka penjualan elpiji di wilayah Sukamara tidak mengalami penurunan. Wilson, pemilik usaha penjualan elpiji di Jalan Tjilik Riwut Sukamara mengatakan, sampai saat ini, dirinya rata-rata menjual 50 tabung elpiji per bulan. Sama seperti hari-hari sebelumnya. (Rowi Krisna/B-3) Read more
|
|
|
Rabu, 28 Juli 2010 00:42
Katingan & Pulang Pisau
|
|
MINIMNYA jumlah perajin rotan ternyata menjadi salah satu penghambat ekspor rotan ke pasaran dunia. Pasalnya, konsumen mancanegara hanya mau membeli rotan yang sudah dalam bentuk kerajinan, terutama produk furnitur. Karena itu, meski Indonesia memiliki 2,3 juta petani rotan, dan Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, ditetapkan sebagai daerah sentra unggulan rotan, hal itu tidak akan berdampak banyak selagi jumlah perajin rotan masih minim. "Kita tak bisa ekspor rotan asalan karena memang tak bagus. Tidak laku kalau diekspor dalam bentuk mentahan, harus dianyam menjadi sebuah kerajinan, baru bisa kita ekspor. Konsumen mancanegara lebih memilih rotan yang sudah dianyam, terutama furnitur," papar Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan di Kementerian Perdagangan Yamanah di sela-sela Seminar Rotan Indonesia di Jakarta, kemarin. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto menambahkan, kecilnya jumlah ekspor rotan Indonesia bukan karena adanya regulasi pemerintah yang tidak mendukung sektor itu. Kecilnya nilai ekspor rotan, sambungnya, semata-mata karena jumlah produk barang jadinya juga kecil. Sementara di kalangan petani, mereka lebih sering mendesak agar pemerintah ikut membantu membuka keran ekspor di luar negeri. "Kita sudah mendapatkan apa maunya konsumen luar negeri, dan mereka maunya rotan yang sudah dalam bentuk jadi, bukan asalan atau setengah jadi. Nah sementara jumlah perajin rotan masih minim, petani kita minta rotannya segera laku terjual. Pertanyaannya, siapa yang mau beli rotan yang belum jadi apa-apa?" ujarnya. Sementara berdasarkan pengamatan Borneonews kemarin, meski Katingan dikenal sebagai sentra penghasil rotan terbesar di Kalteng, jumlah perajin di kabupaten itu dapat dihitung dengan jari. Karena itu, meski kebanjiran pesanan, tidak semua order itu dapat terlayani karena minimnya kemampuan produksi. Di Kota Kasongan, Ibu Kota Katingan, baru ada satu orang perajin rotan yang membuka usahanya di sekitar Jembatan Kasongan. Sementara Pemkab Katingan sejauh ini juga sudah bekerja sama dengan perusahaan daerah PT Katingan Jaya Mandiri guna mengembangkan produk rotan setengah jadi maupun berupa kerajinan tangan. Sejak awal tahun ini, Pemkab juga sudah mendatangkan tenaga ahli dari Cirebon (Jabar) guna melatih tenaga lokal di pusat industri rotan di Desa Hampangen, Kecamatan Katingan Hilir. Bupati Katingan Duwel Rawing sempat mengaku prihatin karena daerahnya hanya mampu menghasilkan rotan mentah yang jumlah mencapai puluhan ton setiap bulannya. "Ke depan, kita berharap rotan asal Katingan yang dijual keluar daerah sudah tidak lagi berupa rotan mentah, namun menjadi rotan setengah jadi atau kerajinan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Ini harus diwujudkan jika kita ingin maju," katanya. (Ant/P-2) gofur@borneonews.co.id Read more
|
|
|
Rabu, 28 Juli 2010 00:42
Katingan & Pulang Pisau
|
|
HUJAN yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Katingan akhir-akhir ini tak hanya menyebabkan kembali meluapnya Sungai Katingan yang membelah Kota Kasongan, namun juga mengakibatkan jalan darat menuju wilayah pedalaman terancam putus. Seperti di daerah Pendahara, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing. Jalan yang menghubungkan daerah itu dengan ibu kota Katingan sudah rusak berat. Begitu juga dengan jalan antarkecamatan seperti jalur yang menghubungkan Kecamatan Tewang Sanggalang Garing dengan Kecamatan Pulau Malan. Camat Pulau Malan Asliman saat ditemui kemarin membenarkan jika kondisi jalan darat mulai dari wilayah Pulau Malan ke Tewang Sanggalang Garing rusak berat. Selain itu dari wilayah Pendahara Kecamatan Tewang Sanggalang Garing menuju Kota Kasongan juga sulit dilalui. "Biasanya jarak tempuh dari Pulau Malan ke Kasongan hanya satu jam. Tetapi sejak musim penghujan ini, jarak tempuhnya menjadi dua jam lebih karena sebagian ruas jalan berlumpur sehingga sulit dilalui," tutur Asliman. Selain berlumpur, katanya, tak sedikit kubangan mulai bermunculan di tengah badan jalan. Namun demikian, kendaraan roda empat masih bisa melintasi ruas jalan tersebut. Ditambahkannya, dari panjang 35 Km Jalan Kasongan-Pulau Malan, baru beberapa Kilometer saja yang sudah diaspal, terutama yang dekat dengan Kota Kasongan dan Pendahara. "Sedangkan yang masih berupa pengerasan panjangnya kurang lebih 20 Kilometer," katanya. Hal senada dikatakan Camat Tewang Sanggalang Garing Bambang Widianto. Menurutnya, curah hujan yang tinggi menyebabkan kerusakan badan jalan Kasongan-Pendahara makin parah. "Sejauh ini yang sudah dilakukan adalah pengaspalan mulai dari wilayah Kasongan hingga Jembatan Tehang. Itu kira-kira 10 Kilometer dan selebihnya masih berupa badan jalan yang sudah dilakukan pengerasan. Namun di musim hujan ini sebagian badan jalan hancur," katanya. Bambang mengaku, pada 2010 ini pemerintah Kabupaten Katingan bakal melakukan peningkatan jalan berupa pengaspalan mulai dari Jembatan Tehang sampai Pendahara sepanjang kurang lebih 15 kilo. (GP/P-2) Read more
|
|
|
Rabu, 28 Juli 2010 00:40
Seruyan
|
|
Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Seruyan mencapai 65,35% pada 2008, tahun ini ditargetkan bisa turun di angka 38,61%. PEMERINTAH Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menar- getkan penurunan angka kemiskinan sebesar 26,74% selama periode 2008-2010. Itu berarti, persentase angka kemiskinan sebesar 65,35% pada 2008 akan diturunkan menjadi 38,61% pada 2010. Komitmen penurunan angka kemiskinan itu dilakukan Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan menandatangani kesepakatan dengan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) baru-baru ini. "Realisasinya tentu saja membutuhkan kerjasama semua pihak, baik legislatif, eksekutif, swasta maupun masyarakat Seruyan,” tukas Bupati Seruyan H Darwan Ali dalam sambutan yang dibacakan Asisten I Setda Seruyan, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Jainuri. Sambutan itu dibacakan pada seminar dan lokakarya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan DPRD tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (MPD) tahun anggaran 2010. Untuk merealisasikan target tersebut, menurut Jainuri, Pemkab Seruyan memfokuskan pembangunan di tiga desa tertinggal pertahun, melalui berbagai program. Program yang sudah berjalan iantara lain Mamangun Mahaga Lewu (PM2L), Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) serta PNPM-MPD. ”PNPM MPD di kabupaten seruyan sudah berjalan selama tiga tahun. Pada 2010 ini memasuki tahun ke empat. Selama kurun waktu tersebut Pemkab Seruyan sudah menunjukan partisipasi aktif untuk menyukseskan program tersebut. Partisipasi itu dalam bentuk pemberian fasilitas dan dukungan finansial yang antara lain bersumber dari APBD dan sebagian dari APBN,” terang Jainuri dihadapan peserta semiloka dari provinsi Kalteng, DPRD, SKPD, dan masyarakat Kabupaten Seruyan. Dana bantuan Jainuri merinci, pada tahun anggaran 2007 atau tahun pertama PNPM-PPK dilaksanakan, pemkab menyalurkan dana bantuan langsung mandiri (BLM) sebesar Rp3 miliar lebih untuk untuk empat kecamatan. Kemudian pada tahun anggaran 2008, total BLM yang disalurkan sebesar Rp2 miliar untuk dua kecamatan sebagai lokasi program. Selanjutnya pada 2009, jumlah BLM yang disalurkan ialah Rp1.800.000.000 untuk dua kecamatan. Pada tahun anggaran 2010, Pemkab Seruyan telah menganggarkan BLM untuk dua kecamatan dengan dana sebesar Rp1.200.000.000 melalui Anggaran Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB), dengan cosh sharing, APBD 40% dan 60% APBN. "Jadi total bantuan dari APBD dan APBN yang sudah disalurkan untuk program ini sudah lebih dari Rp10 miliar. Dengan dana sebesar itu dan kerja keras serta kerjasama semua pihak, target penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Seruyan semestinya terpenuhi," jelas Jainuri. Ketua Panitia Semiloka, yang juga Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) Kabupaten Seruyan Mahfudz, mengatakan melalui semiloka ini, diharapkan semua pihak bisa membuat program yang terintegrasi, sehingga target penurunan kemiskinan bisa tercapai. (B-1)
zubaidi@borneonews.co.id Read more
|
|
|
Rabu, 28 Juli 2010 00:39
Seruyan
|
|
PT Mitra Karya Agro Indo (PT MKAI), Ketayang Estate yang berlokasi di Desa Sahabu, Kecamatan Batu Ampar sudah dua kali mengabaikan surat panggilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Sesuai mekanisme, jika surat ketiga yang meminta pihak Ketayang Estate hadir pada 31 Juli tidak juga ditanggapi, maka DPRD akan meminta bantuan pihak kepolisian untuk menjemput paksa pemimpin Ketayang Estate. "Kami merasa dilecehkan karena dua surat pertama tidak dihiraukan. Surat kami hanya ditanggapi via sms dan telepon dengan alasan bermacam-macam. Sikap itu membuat kami merasa institusi lembaga legislatif sebagai wadah wakil rakyat yang memperjuangkan hak rakyat dilecehkan dan tidak dihargai,” papar Ketua Komisi I Hulius Yaya didampingi Sekretaris DPRD Salundik Uhing dan anggota lainnya dalam jumpa pers baru-baru ini. Pemanggilan kepada pemimpin Ketayang Estate PT MKAI berkaitan dengan klaim masyarakat terhadap lahan seluas satu hektare yang sudah ditanami pohon sawit oleh Ketayang Estate. “Baru-baru ini, saat kami berada di desa tersebut, kami telah meminta agar permasalahan ganti rugi tersebut segera diselesaikan. Kala itu, pihak perusahaan berjanji akan menyelesaikan. Namun nyatanya, sampai saat ini tidak ada realisasi,” tukas Salundik. Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Seruyan ini kemudian menceritakan kronologis terjadinya permasalahan tersebut. Sebelumnya, DPRD menerima laporan dari masyarakat atas nama Nurhadi yang mempunyai lahan di Ketayang Estate. Nurhadi mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima ganti rugi. “Menindaklanjuti laporan tersebut, kami turun lapangan. Kemudian kami melayangkan surat panggilan kepada Estate Ketayang PT MKAI hingga dua kali, namun tidak ada tanggapan. Jika surat ketiga juga diabaikan, kami akan minta bantuan pihak kepolisian," tandas Salundik. (AZ/B-1)
Read more
|
|
|
Rabu, 28 Juli 2010 00:02
Seruyan
|
|
BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim mengumumkan saat ini perairan Laut Jawa aman untuk dilayari. Read more
|
|
|
Selasa, 27 Juli 2010 01:01
Kotawaringin Barat
|
|
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus lebih proaktif menangani soal pendataan jumlah tenaga honorer khususnya para guru. Ini menyangkut masa depan dan karir mereka. FORUM Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHS- NI) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mempertanyakan kejelasan tentang Surat Edaran (SE) No 05/2010 tentang pendataan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah tertanggal 28 Juni 2010. Mereka merasa diombang-ambing oleh aparat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kobar karena informasi proses pendataan tenaga honorer untuk calon Read more
|
|
|
Selasa, 27 Juli 2010 01:00
Kotawaringin Barat
|
MASYARAKAT tidak mampu di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) jangan pernah sakit sampai akhir tahun. Pasalnya, anggaran Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kobar sebesar Rp4,5 miliar di Dinas Kesehatan sampai paruh pertama tahun 2010 telah habis terserap.
Read more
|
|
|
Selasa, 27 Juli 2010 00:59
Kotawaringin Barat
|
RENCANA Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) untuk memekarkan tiga desa di Kecamatan Pangkalan Banteng belum disetujui Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kobar.
Pasalnya, DPRD Kobar memilih menunda program tersebut dengan pertimbangan ingin mengkaji lebih dalam lagi secara legal dan sosial ekonomi. Karena, ada beberapa daerah pemekaran terlibat konflik batas wilayah desa Read more
|
|
Halaman 1 dari 49
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>
Kapuas
AMPLANG. Masyarakat Kalimantan pasti mengenal camilan sejenis kerupuk ini karena amplang merupakan salah satu makanan khas di Kalimantan. Penasaran nggak sih Kalian dengan cara pembuatan amplang? Nah, kali ini teman-teman kita dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Raja Pangkalan Bun, yakni Maulidia Arianti Santoso, Rifka Valentina, dan Anugrah Agung Saputra mengunjungi industri rumah tangga amplang milik Ibu Utin Munawati yang ada di........
|
| |
