|
Palangkaraya
|
|
Minggu, 25 Juli 2010 00:33 |
MEKANISME baru dalam skema pendanaan hutan atau REDD Plus (REDD+) bukan menjadi solusi untuk mengatasi perubahan iklim.
"REDD+ bukan solusi pengurangan emisi global, walaupun mekanisme tersebut sudah menuntut konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan cadangan-cadangan karbon hutan," kata Arie Rompas, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah (Kalteng), kemarin.
Menurutnya, REDD+ bisa dianggap membantu Indonesia menjaga, merawat,dan melindungi kawasan hutan dan gambut yang masih tersisa. Namun mekanisme itu tidak menjawab permasalahan lingkungan global.
Dikatakannya, selama negara maju tidak mengubah gaya hidup dan masih menyumbang sejumlah besar emisi dari industrinya, tingkat emisi global akan tetap tinggi dan perubahan iklim akan terus terjadi.
Karena itu tidak adil ketika negara maju berjanji mendanai pelestarian hutan di negara berkembang, tapi juga terus menghasilkan emisi untuk keperluan produksinya seperti menanam modal pada usaha tambang dan perkebunan sawit skala besar.
Keadilan iklim adalah ketika semua negara merubah pola hidup yang terlalu konsumtif menjadi lebih arif dalam pengelolaan alam, negara maju menurunkan kadar emisi mereka dan negara berkembang menjaga lingkungannya secara bijaksana.
"Mekanisme pembayaran REDD+ juga masih belum jelas," imbuhnya.(Ant/P-2)
|
