Dewan Sambut Baik Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- 16 Februari 2023 - 18:20 WIB
Anggota DPRD Barito Utara, Karianto Saman menyambut baik Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang merupakan unsur fundamental dalam masyarakat adat, karena didasari atas identitas bangsa indonesia yang kaya dengan adat istiadat, tradisi dan budaya.
Bupati Sukamara: Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk Memberikan Dasar Hukum
- 10 Januari 2023 - 17:10 WIB
Raperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sukamara untuk memberikan dasar hukum dalam mewujudkan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat di Bumi Gawi Barinjam.
Sampaikan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Ini Kata Wabup Kapuas
- 31 Oktober 2022 - 18:40 WIB
Tujuan penyusunan Raperda tersebut untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dalam tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat manusia.
DPRD Kapuas Paripurna Penyampaian Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- 31 Oktober 2022 - 13:30 WIB
Dalam rapat ini akan dilanjutkan dengan penyampaian pidato pengantar oleh Wakil Bupati Kapuas Nafiah Ibnor terkait dengan Raperda
Catatan Penting Usai Disetujuinya Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- 06 April 2022 - 21:41 WIB
Hanya saja terkait dengan wilayah masyarakat hukum adat seperti hutan adat, desa adat, Kaleka dan sebagainya diberikan pengakuan oleh pemerintah daerah jika memenuhi persyaratan yang telah diatur pada peraturan daerah ini
Sekda Barito Utara Buka FGD dan Workshop Penyusunan Naskah dan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- 10 Desember 2021 - 19:00 WIB
Dalam kegiatan ini dihadiri juga unsur FKPD, kepala perangkat daerah, Camat, para Damang, kepala adat dan undangan
Ini Upaya Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Masyarakat Hukum Adat di Gunung Mas
- 12 November 2021 - 20:51 WIB
Pengakuan dan perlindungan itu diawali dengan embentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan MHA dengan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi keberadaan MHA sehingga dapat ditetapkan sebagai MHA