BORNEONEWS, Kasongan - Ketua KPU Kabupaten Katingan, Wahyuni mengatakan 25 calon anggota legislatif di DPRD yang terpilih dan ditetapkan harus segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Wahyuni, Sabtu 4 Mei 2024 mengatakan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Katingan agar segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara paling lambat 21 hari sebelum pelantikan menjadi wakil rakyat.

"Jadi bisa dihitung tanggal, untuk DPRD Kabupaten Katingan berada pada sekitar tanggal 14 Agustus 2024," katanya.

Dia menerangkan, kewajiban pelaporan LHKPN bagi calon terpilih Legislatif tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Adapun salah satu isi dari PKPU adalah mewajibkan calon legislatif terpilih, baik DPR, DPD, maupun DPRD provinsi/kabupaten/kota, agar melaporkan LHKPN ke instansi yang berwenang terkait dengan pelaporan harta kekayaan, dalam hal ini KPK.

Sehingga 21 hari sebelum pelantikan, bagi caleg yang terpilih sudah menyampaikan standar terima bukti dengan menyampaikan LHKPN ke KPU.

"Karena atas dasar itu, KPU akan menyampaikan kepada Gubernur melalui bupati untuk dilakukan pelantikan. Jadi jangan sampai perjuangan bapak/ibu yang sudah berjuang sampai tahap itu akhirnya sia-sia," katanya.

Dia menerangkan, 25 calon anggota DPRD Kabupaten Katingan yang terpilih pada Pemilu Serentak 2024 berasal dari tiga daerah pemilihan (Dapil).

Sebanyak 10 kursi calon terpilih DPRD pada Dapil 1 Katingan adalah Marwan Susanto dari PDI Perjuangan, atas nama Amirun dari PDI Perjuangan, atas nama Hanafi dari PPP, atas nama Tantan Suhaimi dari Golkar, atas nama Toni Yosepta dari Golkar, atas nama Genjadid Utomo dari Gerindra, atas nama Sarnadie D. Uga dari Perindo, atas nama H.Fahmi Fauzi dari Nasdem, atas Wiwin Susanto dari PKB dan atas nama Alfriyanto dari PKB.