BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggodok rencana membangun sistem pertahanan semesta di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Dalam rapat koordinasi yang digelar Kemenko Polhukam tentang sistem pertahanan semesta di IKN, ada beberapa undang-undang yang dikaji untuk menjadi pedoman, di antaranya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Induk Ibu Kota Nusantara.

"Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara akan berimplikasi besar pada aspek pertahanan negara. Kebutuhan dari sisi pertahanan menjadi sangat krusial dan fundamental mengingat Ibu Kota Negara sebagai center of gravity negara yang sangat menentukan keberlangsungan dan eksistensi NKRI," kata Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Laksamana Muda TNI Kisdiyanto saat rapat di Jakarta, Kamis.

Dalam rapat itu, Kisdiyanto mengatakan sepanjang tahun 2023, rangkaian koordinasi yang dilaksanakan Kemenko Polhukam tentang sistem pertahanan semesta di IKN berujung pada terbitnya Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1746/M/XII/2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Sistem Pertahanan Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Berdasarkan keputusan menteri pertahanan tersebut, sistem pertahanan negara yang harus diwujudkan di IKN adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, (dan dilengkapi dengan sistem, red) deterrence defensif aktif, dan strategi pertahanan berlapis yang cerdas, serta disusun menyesuaikan dengan sistem pertahanan antiaccess/area denial," kata Kisdiyanto.