BORNEONEWS, MANILA – Para menteri luar negeri negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) membahas perkembangan pelaksanaan Konsensus Lima Poin untuk menyelesaikan krisis di Myanmar.
Selain itu, mereka mendorong percepatan pembentukan pusat koordinasi penanganan kabut asap lintas batas serta menyetujui konsep pembentukan Pusat Maritim ASEAN.
Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro mengatakan, pembahasan mengenai Myanmar berfokus pada perkembangan pelaksanaan Konsensus Lima Poin, termasuk hasil misi kemanusiaan yang dilakukannya ke negara tersebut pada Oktober lalu.
"Saya menyampaikan laporan kepada para menteri luar negeri mengenai misi kemanusiaan yang saya lakukan di Myanmar pada Oktober lalu, serta berbagai pertemuan dengan para pemangku kepentingan di Myanmar. Pada dasarnya, pembahasan difokuskan pada perkembangan pelaksanaan Konsensus Lima Poin di Myanmar," kata Lazaro dalam taklimat di Manila, Sabtu 14 November 2026.
Ia menjelaskan, rancangan keputusan setelah peninjauan pelaksanaan konsensus tersebut masih dalam tahap finalisasi dan selanjutnya akan disampaikan kepada para pemimpin negara anggota ASEAN.
Terkait kemungkinan pelonggaran pembatasan keikutsertaan perwakilan Myanmar dalam pertemuan ASEAN, Lazaro menegaskan bahwa kebijakan yang berlaku saat ini tetap dipertahankan.
"Untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung, tidak ada pelonggaran. Konsensus Lima Poin masih tetap berlaku," ujarnya.
Selain membahas situasi Myanmar, para menteri luar negeri ASEAN juga mendorong percepatan pembentukan pusat koordinasi ASEAN untuk menangani kabut asap lintas batas.
Lazaro mengatakan, kabut asap akibat kebakaran di Indonesia telah menyebar hingga Singapura dan Malaysia. Bahkan, pada Oktober lalu, dampaknya juga dirasakan di Filipina.
Dalam pertemuan tersebut, para menteri luar negeri ASEAN turut menyepakati nota konsep dan kerangka acuan pembentukan Pusat Maritim ASEAN yang akan berkedudukan di Filipina.
"Pusat Maritim ASEAN ini akan berkedudukan di Filipina," kata Lazaro.
Menurut dia, pusat tersebut akan mendukung berbagai inisiatif negara-negara anggota ASEAN di bidang kemaritiman, termasuk operasional pelabuhan dan pengembangan ekonomi maritim.
Sementara itu, Myanmar hingga kini belum berpartisipasi dalam kegiatan resmi utama ASEAN pada tingkat perwakilan politik, termasuk pertemuan para menteri luar negeri dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
Kebijakan tersebut ditetapkan ASEAN pada 2021, menyusul pengambilalihan kekuasaan oleh militer Myanmar dan kesepakatan mengenai Konsensus Lima Poin sebagai upaya penyelesaian krisis di negara tersebut.
Konsensus Lima Poin mencakup penghentian segera segala bentuk kekerasan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam konflik, dimulainya dialog konstruktif dengan melibatkan semua pihak, serta penyaluran bantuan kemanusiaan melalui ASEAN.
Dalam lima tahun sejak konsensus tersebut disepakati, penyaluran bantuan kemanusiaan menjadi satu-satunya poin yang secara konsisten telah dilaksanakan.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti/ANTARA
