BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Penegasan ini sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan terkait lembaga pengelola dana tersebut. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan menjadi pengelolanya.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," ujar Indah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 15 November 2026.
Ia menjelaskan, ketentuan mengenai dana cadangan pesangon dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Karena itu, sejumlah aspek teknis kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.
Penyusunan aturan turunan nantinya akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ketenagakerjaan, termasuk pengusaha dan pekerja atau buruh.
Menurut Indah, pelibatan berbagai pihak diperlukan agar kebijakan tersebut tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak pekerja, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.
"Pengaturan mengenai dana cadangan pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelasnya.
Indah menyebut, peraturan pelaksanaan nantinya diharapkan mengatur sejumlah hal penting, mulai dari mekanisme pengelolaan dana, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
Dengan demikian, informasi mengenai Danantara maupun Kemnaker sebagai calon pengelola dana cadangan pesangon belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah.
Kemnaker mengimbau pengusaha dan pekerja agar tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta mengikuti perkembangan kebijakan melalui saluran resmi pemerintah.
Indah memastikan setiap perkembangan akan disampaikan setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," katanya.
SUMBER: ANTARA
