BORNEONEWS, Palangka Raya – Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Palangka Raya, Sudarto, menegaskan penyelenggaraan program Kota Layak Anak (KLA) harus didukung penganggaran yang memadai, terarah dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Menurut Sudarto, komitmen mewujudkan Kota Layak Anak tidak cukup hanya melalui penyusunan regulasi. Pemerintah daerah juga harus memastikan setiap program perlindungan dan pemenuhan hak anak mendapatkan dukungan anggaran yang jelas.
Ia menilai penganggaran menjadi salah satu faktor penting agar berbagai program Kota Layak Anak dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak.
"Program Kota Layak Anak perlu didukung penganggaran yang memadai, terarah dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah," tegas Sudarto, Minggu, 15 November 2026.
Selain persoalan anggaran, ia juga menyoroti pentingnya pengaturan mekanisme pelaporan, pemantauan dan evaluasi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
Menurutnya, keberadaan mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh program yang dijalankan dapat dipantau secara berkala, sekaligus mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan memberikan dampak terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.
"Raperda juga perlu mengatur pelaporan, pemantauan, evaluasi, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi agar pelaksanaan kebijakan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Sudarto berharap pengaturan tersebut dapat mendorong pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan menjalankan tanggung jawab secara terukur, transparan dan berkesinambungan.
Dengan dukungan anggaran serta sistem pengawasan dan evaluasi yang jelas, ia berharap penyelenggaraan Kota Layak Anak di Palangka Raya tidak sekadar menjadi program administratif, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan dan pelayanan yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak. (MARINI/H)
