BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) resmi meluncurkan program DUKCAPIL KOBAR BERUBAH dengan tagline Lebih Dekat, Cepat, Tepat, dan Gratis. Program ini sekaligus menandai pencanangan penerapan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) secara Full Online.
Peluncuran dilakukan Bupati Kobar Hj. Nurhidayah di Ballroom Hotel Mercure Pangkalan Bun, Senin, 16 November 2026.
Program tersebut menjadi langkah transformasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus selalu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Bupati Kobar Hj. Nurhidayah mengatakan, transformasi pelayanan tersebut bukan sekadar perubahan aplikasi, melainkan perubahan pola kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Mulai hari ini, bukan lagi masyarakat yang harus mendatangi kantor Disdukcapil, melainkan pelayanan Disdukcapil yang hadir semakin dekat dengan masyarakat,” tegas Nurhidayah.
Menurutnya, digitalisasi pelayanan harus mampu menghilangkan hambatan yang selama ini dihadapi masyarakat, bukan justru menciptakan kendala baru.
Karena itu, penerapan sistem Full Online tetap harus disertai pendampingan bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi, tidak memiliki smartphone, memiliki keterbatasan akses internet, lanjut usia, penyandang disabilitas, maupun warga yang sedang sakit.
Melalui program DUKCAPIL KOBAR BERUBAH, Disdukcapil menghadirkan delapan instrumen transformasi pelayanan. Meliputi layanan Full Online melalui sistem SISEGA, perluasan jaringan layanan, Command Center, formulir dan arsip digital, Dashboard MARUNTING, AI Chatbot SEGA, Tim Reaksi Cepat (TRC), serta Duta Adminduk.
Kedelapan instrumen tersebut didukung jaringan pelayanan yang menjangkau 101 titik, terdiri atas satu Mal Pelayanan Publik (MPP), enam kecamatan, 13 kelurahan, dan 81 desa.
Keberadaan titik layanan tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan administrasi kependudukan melalui operator di wilayah masing-masing.
Selain mendorong digitalisasi, Nurhidayah juga menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam penyelenggaraan pelayanan. Ia meminta seluruh jajaran kecamatan, kelurahan, dan desa memastikan pelayanan berjalan profesional, transparan, tanpa diskriminasi, serta bebas dari pungutan liar dan praktik percaloan.
“Tidak boleh ada pungutan liar, praktik percaloan, maupun tindakan yang mempersulit masyarakat,” tegas Nurhidayah.
Melalui peluncuran program ini, Pemkab Kobar berharap transformasi pelayanan administrasi kependudukan dapat memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, inklusif, dan berintegritas. (DANANG/H)









