BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Wajah pejabat pemerintah, suara tokoh agama, hingga logo lembaga resmi kini dapat dipalsukan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menjebak masyarakat dalam penipuan berkedok bantuan sosial dan penggalangan donasi.

Modus yang dikenal sebagai sympathy scam tersebut memanfaatkan rasa iba dan kepercayaan masyarakat untuk memperoleh uang maupun informasi pribadi korban.

Filantropi Indonesia mencatat, sepanjang September hingga November 2026 beredar sejumlah video rekayasa AI atau deepfake yang mencatut identitas pejabat Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta figur publik.

Dalam konten yang beredar di media sosial, para pelaku menawarkan program hibah atau mengajak masyarakat memberikan sumbangan dengan menggunakan tampilan yang menyerupai informasi resmi.

Calon korban kemudian diarahkan membuka tautan tertentu atau menghubungi nomor pribadi. Dari langkah tersebut, pelaku berupaya mendapatkan data sensitif maupun meminta pembayaran dengan berbagai alasan.

Wakil Ketua Badan Pengurus Filantropi Indonesia, Dian A. Purbasari, mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi hanya karena menampilkan wajah pejabat atau identitas lembaga pemerintah.

"Masyarakat tidak lagi bisa menjadikan video logo, atas nama pejabat sebagai satu-satunya bukti keabsahan program hibah," kata Dian dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 20 November 2026.

Menurutnya, perkembangan teknologi AI membuat pemalsuan identitas semakin sulit dikenali karena pelaku mampu meniru wajah, gerakan, suara, hingga gaya komunikasi seseorang.

Akibatnya, masyarakat dapat mengira informasi yang diterima benar-benar berasal dari pejabat atau organisasi yang namanya dicatut.

Sebagian konten palsu bahkan menggunakan cerita mengenai bencana, persoalan kemanusiaan, serta sentimen keagamaan untuk mendorong masyarakat segera mengirimkan uang.

Setelah memperoleh perhatian calon korban, pelaku biasanya mengarahkan komunikasi ke pesan pribadi atau situs di luar platform tempat konten pertama kali ditemukan.

Modus tersebut dapat berkembang menjadi phishing, yakni upaya mencuri informasi pribadi melalui tautan atau formulir palsu.

Selain pencurian data, pelaku juga menawarkan bantuan atau hibah fiktif dengan syarat korban membayar biaya administrasi, pajak, maupun aktivasi sebelum dana dapat dicairkan.

Filantropi Indonesia menyebut sejumlah konten yang mencatut pejabat pemerintah telah dinyatakan sebagai informasi palsu oleh kementerian terkait dan kanal pemeriksa fakta.

Namun, variasi penipuan terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi yang semakin mudah digunakan.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Pada Juni 2026, ScamEncyclopedia mendokumentasikan peningkatan penipuan donasi berbasis AI di sejumlah negara.

Pelaku menggunakan foto bencana hasil rekayasa, video sintetis, cerita korban fiktif, hingga identitas organisasi amal palsu untuk meyakinkan masyarakat.

Pemerintah Malaysia juga mengeluarkan peringatan pada 2 November 2026 setelah muncul kasus penipuan yang mengeksploitasi simpati masyarakat menggunakan teknologi AI.

Dian mengatakan masyarakat perlu membangun kebiasaan memeriksa kebenaran informasi sebelum memberikan bantuan atau menyerahkan data pribadi.

"Verifikasi melalui kanal resmi lembaga harus menjadi kebiasaan baru sebelum menyerahkan data, mengklik tautan, atau mentransfer dana," ujarnya.

Berdasarkan pemantauan Filantropi Indonesia, terdapat tujuh pola yang kerap digunakan pelaku, mulai dari video deepfake, pemalsuan suara, pencatutan identitas lembaga, hingga penggunaan tautan dan formulir palsu.

Modus lainnya mencakup permintaan pembayaran di muka, penggunaan identitas pejabat fiktif, serta testimoni palsu yang sengaja dibuat untuk menimbulkan kesan bahwa program tersebut dipercaya banyak orang.

Dian menjelaskan bahwa penggunaan cerita emosional dalam kegiatan penggalangan dana sebenarnya merupakan hal yang umum. Namun, kegiatan donasi yang dapat dipercaya harus memiliki legalitas, transparansi, dan pertanggungjawaban penggunaan dana.

"Kepercayaan adalah modal utama filantropi. Pemalsu identitas lembaga dan tokoh publik merupakan serangan langsung terhadap ekosistem kebaikan itu," katanya.

Filantropi Indonesia juga mendorong penguatan pengawasan terhadap penggalangan dana digital dan crowdfunding, termasuk kewajiban audit, pemisahan rekening pengelola dana, serta tanggung jawab hukum penyelenggara platform.

Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia, Sonny Sukada, menilai penanganan penipuan berbasis AI tidak dapat hanya mengandalkan kewaspadaan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah, aparat penegak hukum, pengelola platform digital, media, dan organisasi kemasyarakatan perlu bekerja sama untuk membatasi penyebaran konten penipuan.

"Kami mengajak masyarakat tidak sekadar menghapus atau mengabaikan konten mencurigakan, tetapi aktif melaporkannya," ujar Sonny.

Ia juga meminta perusahaan platform digital mempercepat penghapusan konten deepfake yang digunakan untuk penipuan, menonaktifkan akun pelaku, serta memperketat pengawasan terhadap iklan berbayar.

Pengawasan tersebut dinilai perlu diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), terutama untuk mencegah penyalahgunaan identitas dan informasi sensitif masyarakat.

Filantropi Indonesia mengingatkan bahwa penipuan digital dapat dikenali melalui sejumlah tanda, seperti tawaran bantuan yang mendesak, permintaan biaya pencairan, serta pengalihan komunikasi ke akun WhatsApp pribadi.

Masyarakat juga diminta mencermati kejanggalan dalam video, misalnya gerakan bibir yang tidak sesuai dengan suara atau cara berbicara yang berbeda dari tokoh aslinya.

Selain itu, legalitas lembaga penggalang dana perlu diperiksa melalui situs resmi atau akun terverifikasi, bukan hanya berdasarkan tangkapan layar testimoni maupun jumlah donatur yang ditampilkan.

Calon penerima hibah atau bantuan juga diingatkan agar tidak menyerahkan foto KTP, nomor rekening, PIN, maupun kode OTP melalui formulir atau tautan yang belum dipastikan keamanannya.

Apabila menemukan konten mencurigakan, masyarakat disarankan tidak meneruskannya ke grup percakapan karena tindakan tersebut justru dapat memperluas penyebaran penipuan.

Konten tersebut sebaiknya dilaporkan kepada penyelenggara platform dan informasi pembanding dicari melalui kanal resmi lembaga yang bersangkutan.

(ant/j)