BORNEONEWS, Kuala Pembuang - Kejaksaan Negeri (Kejari) Seruyan resmi menahan Kepala Desa Tusuk Belawan berinisial YM dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2022 hingga 2023.

Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas II A Palangka Raya untuk kepentingan proses penyidikan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Seruyan, Rahmad Ramadhan Nasution, membenarkan penahanan tersebut.

Ia menyampaikan bahwa langkah hukum ini dilakukan guna mempercepat penanganan perkara dugaan penyimpangan anggaran Desa Tusuk Belawan.

"Kami telah melakukan penahanan terhadap tersangka YM untuk 20 hari ke depan di Lapas Kelas II A Palangka Raya," ujar Rahmad mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan, Denny Iswanto, Rabu, 18 November 2026.

Kasus dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tusuk Belawan selama dua tahun anggaran. Pada 2022, anggaran desa tercatat mencapai sekitar Rp1,49 miliar, sedangkan pada 2023 meningkat menjadi sekitar Rp1,99 miliar.

Dana tersebut bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), serta bagi hasil pajak.

Dalam proses penyidikan, kejaksaan menemukan sejumlah dugaan penyimpangan, terutama pada pelaksanaan pembangunan fisik serta kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Penyidik menduga proses pengadaan tidak dilaksanakan secara transparan dan tidak melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran yang telah dicairkan dengan realisasi pekerjaan di lapangan.

Persoalan lainnya berkaitan dengan perubahan APBDes yang diduga dilakukan tanpa melalui musyawarah desa khusus sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp875.077.766,56.

Kerugian tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak lengkap serta sejumlah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa selama dua tahun anggaran.

Saat ini, penyidik Kejari Seruyan masih mendalami keterangan tersangka dan melengkapi berkas perkara untuk kepentingan proses hukum selanjutnya.

Penanganan kasus ini sekaligus menjadi perhatian penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Seruyan agar pengelolaan anggaran negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kejaksaan terus melanjutkan proses penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa Tusuk Belawan tersebut. (FAHRUL/H)