BORNEONEWS, Palangka Raya — Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya terus memperdalam penyidikan perkara dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya.

Sebanyak lebih dari 50 saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan guna mengungkap dugaan penyalahgunaan dana hibah tersebut.

Dari rangkaian pemeriksaan saksi, penyidik menemukan indikasi dugaan praktik cashback serta penggelembungan anggaran atau mark‑up pada pelaksanaan kegiatan KPU Kota Palangka Raya.

Dugaan nominal yang teridentifikasi sementara berada di kisaran Rp 500 juta hingga Rp 600 juta.

Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Palangka Raya, Hadiarto, menyampaikan bahwa keterangan para saksi menjadi petunjuk penting bagi penyidik untuk mengidentifikasi siapa saja pihak yang diduga terlibat serta bertanggung jawab dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

“Sudah lumayan banyak yang diperiksa, lebih dari 50 orang. Saksi‑saksinya dari penyedia, kemudian toko‑toko yang berkaitan dengan kegiatan,” ujar Hadiarto Jumat, 13 November 2026.

Para saksi yang diperiksa mencakup berbagai kalangan. Mulai dari jajaran pejabat komisioner KPU Kota Palangka Raya, penyedia barang dan jasa, pemilik toko yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan, pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), hingga mantan Penjabat Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu.

Hadiarto menjelaskan pemeriksaan terhadap saksi‑saksi tersebut bertujuan untuk menelusuri secara rinci proses pengelolaan sampai pertanggungjawaban dana hibah yang menjadi objek penyidikan.

Ia menegaskan angka Rp 500 juta sampai Rp 600 juta itu baru dugaan temuan cashback dan mark‑up, belum menjadi nilai kerugian negara yang sudah sah ditetapkan.

Penyidik masih menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Temuan kami terkait dugaan cashback dan mark‑up untuk kegiatan itu sekitar Rp 500 juta sampai Rp 600 juta. Kalau yang lainnya masih kami telusuri,” ungkapnya.

Kejari Palangka Raya menargetkan penetapan tersangka pada tahun 2026, meskipun hal itu tetap menyesuaikan perkembangan penyidikan serta hasil dari instansi tterkait

“Targetnya memang tahun ini. Tetapi kami juga belum bisa memastikan, karena prosesnya masih berjalan dan bergantung juga dengan instansi lain,” tuturnya.

Sebelumnya penyidik juga sudah melakukan penggeledahan di kantor KPU Kota Palangka Raya pada April 2026 dan mengamankan sejumlah bukti berupa dokumen, laptop, handphone, serta stempel dan nota yang dicurigai janggal

Hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara dugaan korupsi dana hibah KPU Kota Palangka Raya tersebut. (PATHUR/y)