BORNEONEWS, Jakarta – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dapat menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Anwar yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap pergantian wakil presiden dapat segera diproses melalui mekanisme konstitusional agar stabilitas politik dan ekonomi nasional tetap terjaga.
Menurutnya, setelah surat pengunduran diri Gibran disampaikan, masyarakat tentu menantikan langkah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih dan menetapkan wakil presiden pengganti.
"Kita berharap dengan adanya wakil presiden baru, gonjang-ganjing politik dan ekonomi yang ada selama ini akan cepat berlalu sehingga stabilitas politik dan ekonomi kembali kondusif, sehingga pemerintah dapat kembali fokus melaksanakan pembangunan dan usaha untuk memberantas praktik korupsi yang akhir-akhir ini tampak semakin memprihatinkan," kata Anwar di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Anwar menilai kondisi politik yang lebih stabil akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk memusatkan perhatian pada program pembangunan dan penyelesaian persoalan ekonomi masyarakat.
Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo akan menjalankan komitmen pemberantasan korupsi serta melaksanakan amanat konstitusi.
Terutama, menurut Anwar, ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
Anwar berpandangan pengalaman dua tahun memimpin pemerintahan telah memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk memahami berbagai persoalan nasional sekaligus mengevaluasi kinerja jajaran kabinet.
Karena itu, ia menyarankan Presiden melakukan pembenahan kabinet, termasuk mempertimbangkan pergantian menteri yang dinilai tidak mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah.
"Kami yakin, waktu dua tahun yang sudah dijalani oleh Prabowo akan membuat Presiden semakin tahu dan mengerti tentang masalah-masalah yang dihadapi, dan cara-cara untuk mengatasinya. Untuk itu, kita menyarankan sudah saatnya bagi Prabowo untuk mengganti para menteri yang tidak mendukung tercapainya visi-misi yang sudah digariskan," ujarnya.
Menurut Anwar, pembenahan pemerintahan diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Ia berharap pemerintah mampu menyelesaikan persoalan ekonomi dan sosial yang masih dihadapi masyarakat, termasuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
Anwar juga mengingatkan pentingnya memastikan pemanfaatan sumber daya alam dan hasil pembangunan benar-benar ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ia menilai pemerintah perlu mengatasi berbagai persoalan struktural yang menyebabkan manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata.
"Untuk itu, dalam waktu tiga tahun yang tersisa, kita berharap agar Prabowo benar-benar bisa menghilangkan berbagai paradoks yang ada, sehingga pembangunan yang kita jalankan sekarang ini benar-benar terarah bagi terciptanya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran bagi segelintir orang saja, para drakula ekonomi yang telah menghisap kekayaan alam negara kita seperti yang telah kita lihat dan saksikan selama ini," tuturnya.
Anwar berharap masa pemerintahan yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan efektivitas kabinet, dan memastikan kebijakan ekonomi berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Baginya, pergantian wakil presiden bukan hanya persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat agenda pembangunan dan pemberantasan korupsi.
Sumber: ANTARA
