BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hanya memiliki dua pilihan dalam menghadapi persoalan hukum terkait dokumen pendidikannya, yakni mengundurkan diri atau menjalani proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusi.
Pernyataan tersebut disampaikan Teras Narang menanggapi perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
"Menurut saya, pilihannya hanya dua, yakni mundur atau dimundurkan melalui mekanisme konstitusi," tegas Teras Narang saat dihubungi dari Palangka Raya, Rabu, 11 November 2026.
Mantan Gubernur Kalimantan Tengah dua periode itu menjelaskan, MK dan MA telah mengeluarkan putusan sesuai kewenangan masing-masing.
Menurutnya, putusan MK bersifat final dan mengikat, sedangkan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap juga harus dihormati serta dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.
Teras mengatakan, apabila Gibran memilih mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, pengisian posisi yang ditinggalkan harus mengikuti Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari.
Dalam sidang tersebut, MPR memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diajukan oleh Presiden.
"Sebaliknya, apabila Gibran tidak mengundurkan diri, mekanisme pemberhentian dapat ditempuh melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945," ujar Teras.
Ia menjelaskan, Pasal 7A UUD 1945 mengatur kemungkinan pemberhentian presiden maupun wakil presiden dalam masa jabatan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut.
Pelanggaran yang dimaksud antara lain pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, serta perbuatan tercela.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan konstitusional yang harus dilalui apabila DPR mengusulkan pemberhentian presiden atau wakil presiden.
Proses tersebut diawali dengan penyampaian pendapat DPR kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus.
Pengajuan permintaan kepada MK harus mendapat dukungan sedikitnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan jumlah kehadiran minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Setelah permintaan diterima, MK memiliki waktu paling lama 90 hari untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR tersebut.
"Apabila MK memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR," jelasnya.
Teras menambahkan, apabila usulan pemberhentian diteruskan kepada MPR, lembaga tersebut wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 30 hari setelah menerima usulan.
Keputusan pemberhentian harus diambil melalui sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota MPR.
Selain itu, keputusan harus memperoleh persetujuan sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir setelah presiden atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.
Teras Narang yang pernah menjabat Gubernur Kalimantan Tengah pada periode 2005–2010 dan 2010–2015 menekankan pentingnya penyelesaian persoalan kenegaraan melalui jalur hukum.
Menurutnya, setiap lembaga negara memiliki kewenangan masing-masing yang harus dihormati dalam menjalankan proses ketatanegaraan.
"Persoalan yang menyangkut jabatan kenegaraan harus diselesaikan berdasarkan hukum dan konstitusi dengan menghormati kewenangan setiap lembaga negara," tegasnya.
Pandangan Teras Narang tersebut merupakan penilaian politik dan konstitusionalnya atas perkembangan persoalan dokumen pendidikan Gibran, bukan keputusan resmi mengenai pemberhentian wakil presiden.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada keputusan pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
