BORNEONEWS, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikannya.
Saran tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan Gibran pada Selasa pagi, 10 November 2026, di tengah polemik keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran.
"Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," kata Gibran saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa sore.
Gibran mengatakan hubungannya dengan Presiden Prabowo sudah seperti ayah dan anak. Karena itu, dirinya menerima berbagai saran dan masukan dari Presiden mengenai dinamika yang sedang dihadapinya.
Selain menyarankan koordinasi dengan Kemendikdasmen, Prabowo juga memberikan masukan agar Gibran tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Gibran menyatakan menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait perkembangan persoalan ijazahnya yang menjadi perhatian publik.
"Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujarnya.
Rencana pengajuan PK tersebut muncul setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran batal dan tidak sah.
Putusan itu berkaitan dengan perkara tata usaha negara yang melibatkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kini menjadi Kemendikdasmen.
Meski demikian, kemungkinan pengajuan PK masih menjadi persoalan hukum karena Gibran bukan pihak dalam perkara kasasi yang diputus Mahkamah Agung tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan bahwa putusan MA terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran telah final.
Menurut Yusril, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut karena tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara di MA.
Sementara itu, Gibran menyatakan akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen mengenai kemungkinan langkah hukum lanjutan.
Di tengah perkembangan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran juga telah menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo.
Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi.
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Namun, hingga pernyataan tersebut disampaikan, Gibran baru mengutarakan niat pengunduran diri dan belum ada keputusan resmi mengenai berakhirnya masa jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Adapun rencana koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK masih berupa langkah yang akan diupayakan, bukan pengajuan yang telah diterima atau dikabulkan Mahkamah Agung.
Sumber: ANTARA
