BORNEONEWS, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai proses hukum terkait persoalan ijazah sekolah menengah atas (SMA) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencapai tahap akhir setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menurut Doli, perkembangan persoalan tersebut kini perlu mendapat perhatian DPR RI melalui mekanisme politik dan konstitusional yang tersedia.
"Kita hanya punya dua institusi peradilan tertinggi, MK dan MA. Dua-duanya sudah mengambil keputusan terkait dengan soal ini. Jadi, menurut saya, proses hukum sudah final," kata Doli saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Doli menanggapi rencana Gibran untuk menempuh proses hukum lanjutan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Doli berpandangan bahwa setelah MK dan MA mengeluarkan putusan, langkah berikutnya berada dalam ranah politik, khususnya terkait sikap DPR terhadap persoalan tersebut.
Ia menilai lembaga legislatif tidak dapat mengabaikan perkembangan hukum yang telah terjadi.
Menurutnya, pembukaan masa sidang DPR pada Selasa, 10 November 2026, menjadi momentum bagi para anggota parlemen untuk membahas tindak lanjut kedua putusan tersebut.
Salah satu mekanisme yang dapat dipertimbangkan adalah penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), yang merupakan bagian dari kewenangan konstitusional DPR.
Dalam konteks pemberhentian presiden atau wakil presiden, HMP dapat menjadi bagian dari tahapan proses pemakzulan sesuai ketentuan konstitusi.
Doli mengungkapkan komunikasi antarfraksi mengenai kemungkinan penggunaan HMP telah berlangsung sejak masa reses DPR.
Dengan dimulainya masa persidangan, pembahasan tersebut dapat dilanjutkan melalui mekanisme resmi di parlemen.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Sementara itu, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024.
Putusan MA tersebut menyatakan surat keterangan dimaksud tidak sah.
Perkembangan hukum itu kemudian menjadi perhatian sejumlah partai politik dan anggota DPR dalam menentukan langkah konstitusional berikutnya.
Di tengah persoalan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi.
Namun, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.
Prasetyo menjelaskan Presiden Prabowo tidak secara langsung menolak niat pengunduran diri tersebut, melainkan memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Sementara itu, Gibran menyampaikan bahwa salah satu saran Presiden adalah agar dirinya tetap memperjuangkan pembuktian dokumen pendidikan melalui jalur pengadilan.
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight (berjuang) di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Selasa sore.
Meski Golkar melalui Ahmad Doli Kurnia menilai persoalan hukum tersebut telah final, pandangan itu tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya proses hukum lanjutan sesuai kewenangan pengadilan.
Di sisi lain, pembahasan mengenai Hak Menyatakan Pendapat di DPR juga belum berarti proses pemakzulan telah diputuskan.
Perkembangan persoalan ijazah Gibran kini menjadi perhatian di ranah hukum dan politik, sementara keputusan mengenai langkah selanjutnya tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.
Sumber: ANTARA
