BORNEONEWS, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keabsahan ijazah dan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Permintaan tersebut disampaikan Gibran dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu juga membahas niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Keinginan tersebut muncul di tengah perkembangan persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurutnya, Presiden Prabowo tidak secara langsung menolak niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada wakil presiden.
Gibran kemudian meminta kesempatan untuk menempuh jalur hukum guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya.
"Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," jelas Prasetyo.
Persoalan dokumen pendidikan Gibran sebelumnya menjadi pembahasan dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden, meskipun dalam persidangan disebut belum ditemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan.
Sementara itu, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan kasasi terkait pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) yang berkaitan dengan Gibran.
Perkembangan kedua putusan tersebut menjadi bagian dari dinamika hukum dan politik yang melatarbelakangi pembicaraan Gibran bersama Presiden Prabowo.
Meski telah menyampaikan niat mengundurkan diri, belum ada pengumuman resmi mengenai berakhirnya masa jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Gibran juga belum dinyatakan berhasil membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN, karena proses hukum tersebut masih menjadi langkah yang ingin ditempuh.
Dengan demikian, status Gibran sebagai wakil presiden belum berubah, sementara perkembangan mengenai rencana pengunduran diri dan pembuktian dokumen pendidikannya masih menunggu proses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sumber: ANTARA
