BORNEONEWS, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berkekuatan hukum tetap.
Menurut Yusril, putusan tersebut tidak dapat lagi ditempuh melalui upaya hukum peninjauan kembali (PK), sementara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persoalan terkait juga bersifat final dan mengikat.
"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Yusril menjelaskan, putusan MA tersebut berasal dari perkara kasasi yang diajukan H.M. Subhan dalam sengketa tata usaha negara melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Subhan dan membatalkan surat keterangan yang digunakan untuk penyetaraan pendidikan Gibran.
Selain membatalkan surat tersebut, MA juga memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut dokumen yang menjadi objek sengketa.
Yusril menerangkan bahwa pembatalan tersebut berlaku secara surut atau ex tunc, yakni sejak surat keterangan diterbitkan pada Agustus 2019.
"Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah," ujarnya.
Menurut Yusril, MA tetap menyatakan berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut meskipun gugatan diajukan setelah melewati batas waktu.
Hal itu karena persoalan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran dinilai tidak hanya menyangkut kepentingan peserta Pemilihan Presiden 2024, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat Indonesia secara luas.
Yusril juga menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan MA tersebut karena bukan merupakan pihak tergugat maupun tergugat intervensi dalam perkara kasasi itu.
Pihak yang menjadi tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Ia memperkirakan Kemendikdasmen juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resmi.
"Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," jelasnya.
Lebih lanjut, Yusril menyoroti dampak putusan tersebut terhadap perkara yang masih berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurutnya, apabila Kemendikdasmen telah melaksanakan perintah MA untuk mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, objek sengketa dalam perkara PTUN berpotensi tidak lagi ada.
Berbeda dengan perkara kasasi di MA, dalam perkara yang sedang berjalan di PTUN tersebut Gibran berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi.
Yusril menambahkan, langkah selanjutnya terkait putusan MK dan MA diserahkan kepada Gibran.
Pernyataan tersebut muncul di tengah rencana Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Sebelumnya, Gibran menyampaikan keinginan untuk melanjutkan proses hukum di PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Namun, Yusril berpandangan putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut telah final sehingga harus ditindaklanjuti sesuai amar putusan.
Sumber: ANTARA
