BORNEONEWS, Jakarta – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia di tengah polemik hukum terkait dokumen pendidikannya.

Konfirmasi tersebut disampaikan Budi Arie saat dimintai tanggapan mengenai perkembangan rencana pengunduran diri Gibran, Rabu, 11 November 2026.

"Betul," kata Budi Arie singkat saat dikonfirmasi di Jakarta.

Pernyataan Budi Arie muncul sehari setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan Presiden dan Wakil Presiden pada Selasa pagi, 10 November 2026, yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Niat pengunduran diri Gibran berkaitan dengan dinamika hukum yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikannya.

Di tengah perkembangan tersebut, DPR RI juga mulai memproses usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan sejumlah anggota parlemen terkait kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan usulan HMP tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026.

"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan HMP sebagai bagian dari langkah konstitusional terkait kemungkinan pemberhentian Gibran.

Jumlah pengusul terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Golkar, 11 anggota Gerindra, 19 anggota NasDem, 18 anggota PKB, 28 anggota PKS, satu anggota PAN, serta 18 anggota Fraksi Demokrat.

Pengajuan HMP tersebut dilatarbelakangi penilaian para pengusul bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan wakil presiden setelah perkembangan putusan MK dan MA mengenai dokumen pendidikannya.

Meski Budi Arie telah membenarkan kabar pengunduran diri Gibran, pernyataan tersebut belum disertai penjelasan resmi mengenai tahapan konstitusional pengunduran diri maupun kepastian berakhirnya masa jabatan Gibran.

Sementara itu, DPR masih menjadwalkan pembahasan usulan HMP melalui mekanisme parlemen yang berlaku.

Sumber: ANTARA