​BORNEONEWS, Sampit - Wacana pembangunan bandara baru di kawasan Ujung Pandaran, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mencuat sebagai solusi alternatif untuk mengatasi gangguan penerbangan akibat kabut asap karhutla. DPRD Kotim menilai pemerintah perlu mengkaji opsi pemindahan Bandara H Asan Sampit guna menjamin kelancaran transportasi udara jangka panjang.

​"Melihat lumpuhnya Bandara H Asan Sampit dan lumpuhnya juga Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya saat kabut asap berbulan-bulan, kami berpikir kenapa pemerintah itu tidak memikirkan membangun bandara yang permanen di Ujung Pandaran saja," kata Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur, Kamis, 12 November 2026.

​Menurut Rudianur, usulan ini muncul dari persoalan berulang yang selalu dihadapi dunia penerbangan setiap musim kemarau panjang. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kerap menurunkan jarak pandang, sehingga menghambat operasional pesawat di Bandara H Asan Sampit yang saat ini berada di wilayah tengah Kotim.

​Ia menilai kawasan Ujung Pandaran di pesisir Laut Jawa berpotensi menjadi alternatif lokasi pembangunan bandara baru. Kondisi angin laut dinilai efektif untuk mengurangi dampak kabut asap.

​"Karena di sana bebas dari kabut asap dan lain sebagainya. Kalau melihat struktur tanah, malah lebih bagus di sana membangun daripada membangun melanjutkan Bandara H Asan Sampit saat ini," ujarnya.

​Kendati demikian, Rudianur menyadari gagasan tersebut tidak bisa langsung direalisasikan. Pemerintah wajib melakukan survei dan kajian teknis lebih dulu guna memastikan tingkat kelayakan kawasan pesisir tersebut sebagai lokasi bandara.

​"Karena setiap musim kemarau saya melihat selalu terdampak kabut asap. Tetapi di Ujung Pandaran karena dekat laut, berbatasan juga dengan Laut Jawa, angin kencang menuju ke barat. Jadi di sana itu menurut saya lebih bagus. Tapi kalau secara teknis memang perlu dikaji lebih dalam," tambahnya.

​Ia berharap pemerintah mulai memikirkan pengembangan infrastruktur penerbangan dari sudut pandang jangka panjang. Kajian awal sangat krusial agar usulan pembangunan bandara di Ujung Pandaran memiliki landasan pertimbangan yang kuat.

​"Saya berharap kepada pemerintah untuk berpikir ke depan, bagaimana bandara itu bisa paling tidak kita survei atau kaji, sehingga nanti bisa menjadi bahan pertimbangan untuk membangun bandara di wilayah Ujung Pandaran," bebernya.

​Rudianur menambahkan, dampak terganggunya penerbangan tidak hanya menyulitkan masyarakat umum, melainkan turut mengganggu efektivitas roda pemerintahan serta perekonomian daerah.

​Sebagai contoh, agenda konsultasi DPRD ke kementerian di luar daerah sering kali terkendala saat penerbangan dari Sampit lumpuh saat kabut asap. Akibatnya, penumpang terpaksa beralih menggunakan Bandara Iskandar Pangkalan Bun, meski kepastian jadwal penerbangan di sana juga tidak selalu terjamin.

​Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kotim Raihansyah menilai gagasan pembangunan bandara di Ujung Pandaran cukup menarik untuk dipertimbangkan. Namun, ia mengingatkan bahwa rencana besar ini memerlukan kajian mendalam serta proses yang memakan waktu panjang.

​"Ide untuk pemindahan bandara itu sebenarnya bagus karena di Ujung Pandaran kita tidak terlalu terdampak asap karena angin laut. Tapi yang namanya pembangunan sebuah bandara itu perlu kajian yang panjang," kata Raihansyah.

​Ia menjelaskan, penentuan titik lokasi bandara tidak cukup hanya berpatokan pada wilayah yang relatif aman dari kabut asap. Aspek keselamatan penerbangan tetap harus menjadi prioritas utama, yang mencakup analisis arah angin, pola cuaca, serta berbagai parameter teknis lainnya.

​"Jadi tidak mudah untuk membangun sebuah bandara itu hanya menentukan lokasinya di A misalkan, itu tidak bisa. Tapi ada kajian yang panjang dari memang yang berkompeten untuk mengkaji itu bahwa titik-titik di mana yang bisa itu terkait dengan arah angin, terus cuaca dan lain sebagainyalah untuk hal-hal teknis yang memang mereka yang mengerti untuk itu," jelasnya.

​Raihansyah menegaskan, wacana pemindahan bandara ini tetap bisa dijadikan visi jangka panjang untuk sektor transportasi udara Kotim. Walau demikian, realisasinya membutuhkan tahapan prosedural yang panjang dan tidak bisa diputuskan semata-mata berdasarkan pengalaman darurat saat musim karhutla.

​"Memang kalau sesuatu itu berawal dari mimpi bisa kita coba, karena kajiannya sangat panjang untuk memindahkan bandara. Saat ini kita fokus pengembangan bandara yang ada," tandasnya. (DEWI PATMALASARI)