​BORNEONEWS, Sampit - Dermaga penyeberangan Bapinang-Samuda di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sudah selesai dibangun sejak beberapa tahun lalu.

Sayangnya, fasilitas tersebut belum bisa beroperasi secara optimal lantaran belum ada kapal ferry atau sarana angkutan penyeberangan yang memadai.

​"Sayang sekali. Bangunannya sudah selesai dari proyek APBN dan sudah bertahun-tahun jadi, tapi belum tuntas karena kapal pengangkutnya belum ada. Padahal, ini sangat diperlukan masyarakat," ujar Anggota DPRD Kotim Dapil III, Eddy Mashamy, Kamis, 12 November 2026.

​Padahal keberadaan dermaga tersebut punya peran penting bagi aktivitas warga di pesisir, terutama untuk mempermudah akses dari Bapinang, Kecamatan Pulau Hanaut, menuju Samuda.

​Selama ini, warga masih mengandalkan perahu-perahu kecil untuk menyeberang sungai. Selain kapasitasnya yang sangat terbatas, perjalanan mereka juga kerap kali bergantung pada kondisi cuaca.

​Padahal, mobilitas warga sehari-hari terbilang tinggi mulai dari mengangkut hasil kebun, berbelanja kebutuhan pokok, hingga mengurus berbagai keperluan keluarga dan pemerintahan.

​"Ini sangat diperlukan, baik oleh masyarakat Bapinang maupun masyarakat Samuda. Untuk peningkatan ekonomi, pengangkutan hasil kebun, untuk berbelanja kebutuhan pokok, mobilitas keluarga, urusan pemerintahan dan lain-lain," imbuhnya.

​Eddy menjelaskan komoditas andalan warga seperti kelapa dan karet membutuhkan akses angkutan yang memadai, begitu juga dengan hasil perikanan yang harus dipasarkan ke Samuda atau Sampit.

​Tanpa sarana penyeberangan yang layak, proses pengangkutan dalam jumlah besar menjadi jauh lebih sulit. Belum lagi, distribusi kebutuhan pokok dari kota menuju desa di seberang sungai berpotensi membuat biaya hidup warga semakin membengkak.

​Dampaknya pun merembet ke sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang sangat bergantung pada kelancaran konektivitas wilayah.

Warga yang ingin mengurus administrasi kependudukan atau berobat terpaksa harus repot menyesuaikan waktu dengan ketersediaan perahu penyeberangan konvensional.

​Melihat kondisi tersebut, Eddy mendesak Pemkab Kotim melalui Dinas Perhubungan agar bergerak cepat berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Ia berharap Kementerian Perhubungan bisa segera merealisasikan pengadaan kapal penyeberangan agar dermaga tersebut tidak mangkrak.

​"Saran dan harapan saya, ini harus menjadi perhatian serius. Pemkab Kotim harus aktif berkoordinasi dengan pusat agar pengadaan kapal penyeberangannya segera direalisasikan. Jangan sampai aset negara yang sudah dibangun dengan uang rakyat miliaran rupiah ini mubazir dan rusak karena tidak difungsikan," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/R)