​BORNEONEWS, Sampit - DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) meminta seluruh perusahaan besar swasta (PBS) aktif mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Setiap badan usaha wajib mematuhi aturan daerah, termasuk mengadakan tes urine dan membentuk satuan tugas pencegahan narkoba di lingkungan kerja.

​"Harapannya nanti semua badan usaha mengikuti Perda tersebut. Karena sekali lagi kita ingin ada kepatuhan yang tinggi, terutama kepatuhan dalam upaya bersama mencegah peredaran narkoba. Kita semua harus memiliki rasa yang sama dan empati yang sama terhadap bahaya narkoba," kata Ketua Komisi III DPRD Kotim Dadang Siswanto, Kamis, 12 November 2026.

​Dorongan ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika. Regulasi tersebut mewajibkan badan usaha ikut serta memberantas narkoba.

​Dadang menjelaskan, perusahaan wajib memastikan setiap calon karyawan menjalani tes urine sebelum diterima bekerja.

Selain itu, pekerja juga harus menandatangani pakta integritas untuk tidak menggunakan maupun mengedarkan narkotika.

​Pemeriksaan tidak berhenti pada proses rekrutmen. Perusahaan juga harus menggelar tes urine berkala, minimal dua kali setahun atau setiap enam bulan sekali, guna mengawasi lingkungan kerja.

​Selain tes urine, Dadang mendorong setiap perusahaan membentuk satuan tugas (Satgas) pencegahan narkoba di tiap estate. Langkah ini dinilai efektif memperkuat pengawasan sekaligus membuktikan komitmen perusahaan menciptakan area kerja yang bersih dari narkoba.

​Satgas ini bertugas memberikan edukasi bahaya narkoba kepada pekerja. Mereka juga diminta aktif melapor jika menemukan indikasi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika di area perusahaan.

​"Kami berharap badan usaha lain, baik perusahaan yang berdiri sendiri maupun yang tergabung dalam grup, mengikuti langkah yang sama. Mari bersama-sama menjadi bagian dari upaya mencegah peredaran gelap narkoba," ujarnya.

​Menurut Dadang, keterlibatan dunia usaha sangat penting untuk memperluas pencegahan narkoba di Kotim. Semakin banyak perusahaan yang siaga, ruang gerak penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja akan semakin sempit.

​"Paling tidak dengan munculnya simbol-simbol atau gerakan-gerakan baru ini sebagai upaya pencegahan. Ibaratnya, kalau barang ada tetapi konsumennya tidak ada, maka peredaran itu akan berhenti. Karena itu kami berharap seluruh dunia usaha di Kotim ikut mengambil peran dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI)