BORNEONEWS, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungan penuh kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Berkenaan dengan kasus penyadapan, kami memberikan dukungan penuh kepada Kapolri untuk mengusutnya setuntas-tuntasnya,” ujar Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, di Gedung MUI, Jakarta, Kamis (12/11/2026.

MUI meminta agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan menyeluruh guna mengungkap pihak-pihak yang terlibat. Pengusutan kasus tersebut dinilai penting untuk menjaga kehormatan bangsa serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

MUI juga mengingatkan agar dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak dipandang sebagai perkara biasa. Sebab, apabila ditemukan indikasi makar, tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Indonesia.

“Jangan sampai kehormatan Indonesia dan kedaulatan Indonesia dirusak oleh hal-hal seperti itu. Kalau memang terjadi makar, berarti itu merupakan pengkhianatan kepada Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan telah memeriksa puluhan saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan turut serta, secara bersama-sama, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.

“Berdasarkan hasil penyelidikan yang pernah kami laksanakan selama satu pekan, kami telah memeriksa sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Siber. Kemudian, kami juga melakukan penambahan sekitar 10 orang saksi lainnya,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro.

Menurut Susatyo, hasil pemeriksaan terhadap para saksi tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan ahli pidana dan ahli hukum.

Bareskrim Polri juga telah menerbitkan Laporan Polisi (LP) terkait dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden, termasuk dugaan pemufakatan jahat.

Dugaan tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 KUHP, juncto Pasal 160 KUHP, juncto Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

SUMBER: ANTARA