BORNEONEWS, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri terhadap pejabat negara dan tokoh publik, termasuk Presiden, tidak kembali terulang.
Puan mengatakan DPR RI menghargai proses hukum yang tengah berjalan terkait kasus tersebut. Ia juga meminta agar penanganan perkara yang saat ini ditangani Bareskrim Polri dapat ditindaklanjuti secara optimal.
"Jangan sampai kemudian hal-hal seperti itu ke depannya bisa terulang kembali," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Selain itu, Puan menyampaikan bahwa komisi terkait di DPR RI akan meminta penjelasan mengenai kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Hasil pembahasan nantinya akan menjadi bahan bagi DPR untuk memberikan masukan sekaligus melakukan evaluasi.
"Apakah kemudian perlu diperketat aturan atau undang-undangnya, ini yang kita bicarakan di komisi terkait," ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Keempat tersangka yang merupakan personel Polri tersebut diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Dugaan tindak pidana tersebut disebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.
SUMBER: ANTARA
