BORNEONEWS, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai Presiden Prabowo Subianto dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) apabila diperlukan untuk mengatur dan mencegah tindak pidana penyadapan ilegal.
Menurut Habiburokhman, kasus penyadapan ilegal yang belakangan diungkap oleh Polri merupakan kejahatan serius, terlebih karena diduga menyasar kepala negara.
“Bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menilai, penyadapan terhadap kepala negara merupakan bentuk insubordinasi yang sangat serius. Bahkan, jika tindakan tersebut dijerat menggunakan pasal makar, menurutnya, ketentuan itu masih belum cukup menggambarkan tingkat keseriusan perbuatannya.
Habiburokhman kemudian mencontohkan skandal Watergate di Amerika Serikat yang juga berkaitan dengan kasus penyadapan. Namun, ia menilai kasus tersebut berbeda karena penyadapan dilakukan terhadap sesama pihak yang berkompetisi.
Sementara itu, dalam kasus yang terjadi di Indonesia, ia menyoroti dugaan keterlibatan pihak yang seharusnya bertugas melindungi dan melayani masyarakat.
“Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut kasus penyadapan ilegal tersebut sebagai salah satu skandal paling serius yang pernah terjadi di Indonesia. Menurutnya, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini belum secara spesifik mengatur tindak pidana dengan karakteristik seperti itu.
“Jangan sampai orang yang sudah melakukan kejahatan demikian ekstrem, dengan berbagai perannya, lolos karena undang-undangnya,” kata dia.
Habiburokhman menilai penerbitan Perppu untuk mengatur tindak pidana penyadapan ilegal merupakan salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan. Ia mencontohkan penerbitan Perppu pada masa lalu setelah terjadinya tragedi bom Bali.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa wacana tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Komisi III DPR RI. “Ini wacana dari kami, nanti kita lihat perkembangannya di rapat besok,” tuturnya.
SUMBER: ANTARA
