BORNEONEWS, JAKARTA – Direktur PT Toshida Indonesia, Laode Sinarwan Oda alias Alan, menghadapi sidang pembacaan putusan dalam perkara dugaan suap terhadap mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya Alan dituntut pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsider 60 hari kurungan dalam perkara tersebut.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, sidang pembacaan putusan dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di Ruang Wirjono Projodikoro I. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Elyarahma Sulistyowati.
"Nomor Perkara 64/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst dengan terdakwa Laode Sinarwan Oda alias Alan, agenda pembacaan putusan," ujar Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Andi Saputra, kepada wartawan.
Dalam perkara tersebut, Alan didakwa memberikan uang sebesar Rp1,5 miliar kepada Hery Susanto terkait pengurusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI mengenai kewajiban perusahaan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pemberian uang itu diduga dilakukan Alan bersama Lukman Malanuang pada 2025. Suap tersebut berkaitan dengan upaya memengaruhi Hery Susanto, yang saat itu menjabat sebagai anggota Ombudsman RI, agar mengatur LHP Ombudsman terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) oleh PT Toshida Indonesia.
Melalui pengaturan tersebut, LHP Ombudsman diharapkan menyatakan bahwa penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP PKH PT Toshida Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan tindakan maladministrasi.
Sementara itu, Hery Susanto telah lebih dahulu menjalani persidangan dalam perkara tersebut. Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis lima tahun penjara terhadap Hery dalam sidang pembacaan putusan pada Kamis (5/11/2026).
Hery dinyatakan terbukti menerima suap berupa uang dan rumah dengan nilai keseluruhan mencapai Rp3,87 miliar saat menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026.
Selain pidana penjara, Hery juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp300 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari.
Majelis hakim turut menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,87 miliar. Rumah milik Hery di Pulo Gebang, Jakarta, turut diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti tersebut. Jika kewajiban itu tidak dipenuhi, Hery akan menjalani pidana penjara subsider selama tiga tahun.
Suap tersebut diduga diberikan untuk memengaruhi Hery, yang kala itu menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026, agar mengatur hasil pemeriksaan Ombudsman.
Pengaturan itu bertujuan agar LHP Ombudsman menyatakan penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh KLHK sebagai tindakan maladministrasi.
Selain itu, Hery juga diduga diminta menyatakan penolakan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Telen River sebagai tindakan maladministrasi.
SUMBER: ANTARA
