BORNEONEWS, Jakarta – Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Jenderal LSP diduga menjadi sosok yang memerintahkan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa.
Jenderal LSP bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya yakni AS, EH, dan SU, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis 12 November 2026, Suyudi menjelaskan bahwa Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.
"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon (Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri, red.), AS," kata Suyudi.
Selain diduga memerintahkan penyadapan, Jenderal LSP juga disebut sebagai penerima hasil akhir atau end user dari aktivitas penyadapan tersebut.
"Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," ujarnya. Suyudi kemudian memaparkan dugaan keterlibatan tiga tersangka lainnya.
Tersangka SU yang menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Bareskrim Polri yang memberikan persetujuan atas pelaksanaan penyadapan.
SU juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabag Mon kepada Jenderal LSP. Laporan tersebut berupa laporan harian dan laporan analisis.
Selanjutnya tersangka EH yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabag Mon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP.
EH juga diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
Sementara itu tersangka AS yang menjabat sebagai Plt. Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah penyadapan dari Jenderal LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa adanya permohonan penyidik.
AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
"Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," kata Suyudi.
Ancaman Pidana bagi Para Tersangka
Atas dugaan perbuatan tersebut, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menerapkan sejumlah pasal terhadap para tersangka.
Suyudi merinci, pasal-pasal yang diterapkan meliputi:
Dugaan penyadapan ilegal: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Dugaan penghilangan data elektronik: Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.
Dugaan akses ilegal: Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut berkaitan dengan dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk melalui penyalahgunaan kekuasaan.
Suyudi menegaskan bahwa penerapan seluruh pasal tersebut tetap harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Penerapan seluruh pasal tersebut tetap didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Suyudi.
SUMBER: ANTARA
