BORNEONEWS, Pulang Pisau – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah memengaruhi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau, Tony Harisinta, saat menerima kunjungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, Kamis, 12 November 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Tony memaparkan dampak karhutla yang tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengganggu hak masyarakat atas rasa aman, mata pencaharian, pendidikan, dan kesehatan.

Menurutnya, masyarakat hidup dalam kekhawatiran akibat ancaman kebakaran dan kabut asap yang berulang. Selain itu, kebun dan lahan usaha warga yang terbakar menyebabkan hilangnya sumber penghasilan serta menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

"Rasa aman masyarakat sudah tidak ada karena setiap hari kita waswas. Kemudian masyarakat untuk berusaha juga hampir hilang karena kebun mereka terbakar. Artinya, hak mereka untuk berusaha ikut terganggu," kata Tony.

Dampak karhutla juga dirasakan sektor pendidikan. Sejumlah sekolah harus menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat kondisi kabut asap. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar tidak dapat berlangsung secara optimal.

Di sektor kesehatan, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau di tengah dampak bencana tersebut.

Tony menjelaskan, kunjungan Komnas HAM menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi masyarakat sekaligus menginventarisasi kebutuhan pemulihan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.

"Data dari kita ini nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat, apa yang bisa dilakukan pemerintah pusat untuk membantu daerah. Bagi kita, ini sangat positif karena kita bisa menyampaikan berbagai kondisi dan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Ia berharap perhatian Komnas HAM dapat mendorong lahirnya rekomendasi dan dukungan konkret dari pemerintah pusat, sehingga penanganan dampak karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pemulihan kehidupan masyarakat.

Tony juga menyoroti kejadian karhutla yang terus berulang dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan rutin yang harus selalu dihadapi masyarakat setiap tahun.

"Kita berharap ke depan ini bukan lagi menjadi rutinitas. Kalau bencana biasanya terjadi sekali-sekali, tetapi ini sudah tiga tahun datang. Ini yang kita harapkan agar ke depan tidak terus menjadi rutinitas," tegasnya.

Terkait kebutuhan pemulihan, Tony menyebutkan pemerintah daerah telah menyampaikan beberapa usulan kepada Komnas HAM. Salah satunya bantuan benih atau bibit bagi masyarakat yang kehilangan kebun dan lahan usaha akibat terbakar.

Selain itu, pemerintah daerah berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap pemulihan fasilitas pendidikan yang terdampak serta dukungan di sektor kesehatan agar hak masyarakat atas pendidikan dan pelayanan kesehatan tetap terpenuhi.

"Misalnya kebun masyarakat yang terbakar, kami minta dibantu melalui bantuan benih. Untuk pendidikan, sekolah-sekolah yang terdampak juga diharapkan mendapat perhatian pemerintah pusat. Kesehatan juga demikian. Ini yang harus kita sampaikan untuk memulihkan berbagai dampak karhutla," pungkasnya. ( RETHA/H)