BORNEONEWS, Pulang Pisau – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) memberikan perhatian terhadap potensi dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Kamis, 12 November 2026.

Peristiwa karhutla dinilai tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak luas terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, mulai dari kesehatan, rasa aman, pangan hingga pendidikan.

Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM RI, Gatot Ristanto, mengatakan pihaknya ingin memperdalam kondisi masyarakat terdampak sekaligus memastikan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar tersebut.

"Karhutla ini berdampak begitu luas terhadap sendi-sendi kehidupan. Tanggung jawab pemerintah adalah memenuhi hak asasi manusia, baik dari sisi kesehatan, rasa aman, pangan maupun pendidikan. Ini yang ingin kami pastikan bisa berjalan," ujar Gatot.

Menurutnya, penanganan dampak karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga diperlukan untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.

Komnas HAM, lanjut Gatot, akan menyinkronkan berbagai informasi yang diperoleh dengan dukungan dan program pemerintah pusat maupun provinsi yang telah berjalan.

"Kami berharap kehidupan masyarakat bisa kembali dalam situasi yang lebih baik, terutama bagi anak-anak sekolah," katanya.

Gatot menambahkan, pihaknya telah menerima sejumlah data dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pemenuhan kesehatan anak-anak, ketersediaan pangan, serta kualitas lingkungan hidup yang sehat dan baik.

Meski ketersediaan pangan di daerah dinilai surplus, aspek kesehatan dan pemantauan kualitas lingkungan tetap membutuhkan perhatian serius.

Ia menilai pemerintah kabupaten memerlukan dukungan lebih besar, terutama untuk pemantauan kualitas lingkungan hidup. Sebab, dengan keterbatasan peralatan yang tersedia, pengawasan di delapan kecamatan tidak dapat dilakukan secara optimal.

"Kabupaten perlu dukungan yang lebih besar. Tidak mungkin memonitor delapan kecamatan dengan peralatan yang saat ini ada. Ini sudah kami komunikasikan dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup," jelasnya.

Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti pemulihan lahan pascakebakaran yang telah menjadi salah satu inisiatif pemerintah daerah. Nantinya, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut aspek-aspek yang masih perlu dilengkapi dalam upaya pemulihan tersebut.

Tidak hanya dampak fisik dan lingkungan, Komnas HAM turut menaruh perhatian terhadap kondisi psikologis masyarakat penyintas karhutla, khususnya perempuan dan anak-anak.

Gatot menyebutkan, anak-anak membutuhkan pendampingan pemulihan trauma atau trauma healing agar dapat kembali mengikuti kegiatan belajar dengan baik.

Menurutnya, rasa aman masyarakat turut terganggu akibat ancaman kebakaran dan kabut asap yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

"Rasa aman itu terganggu. Tidur juga tidak nyenyak karena tiba-tiba terjadi kebakaran. Itu menjadi catatan kami," ungkapnya.

Ia menilai pemulihan psikologis orang dewasa cenderung lebih cepat dibandingkan anak-anak. Karena itu, selain pendampingan trauma, anak-anak juga perlu diberikan edukasi mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Edukasi tersebut dapat berupa pemahaman mengenai langkah yang harus dilakukan ketika terjadi kabut asap maupun kebakaran, termasuk ke mana harus menyelamatkan diri dan siapa yang harus dihubungi.

"Perlu ada semacam SOP agar anak-anak tahu harus ke mana dan menghubungi siapa ketika terjadi situasi darurat. Edukasi ini penting supaya anak-anak bisa mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan dan kekhawatiran orang tua juga berkurang," pungkasnya.( RETHA/H)