BORNEONEWS, Palangka Raya - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendalami langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencegah, menangani, serta memulihkan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pendalaman tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Penanganan Peristiwa Karhutla bersama Pemprov Kalteng di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu, 11 November 2026.
Komisioner Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM RI, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperoleh informasi mengenai berbagai langkah pemerintah dalam menangani peristiwa karhutla.
Salah satu perhatian Komnas HAM adalah pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan dan pendidikan selama terjadi karhutla.
Perlindungan kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia turut menjadi perhatian dalam pendalaman tersebut.
Komnas HAM turut menyoroti masyarakat yang kehilangan kesempatan bekerja akibat karhutla serta langkah penegakan hukum dan penanganan korban.
Selain itu, Komnas HAM ingin memperoleh informasi mengenai perlindungan terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik terkait penanganan karhutla.
Sementara itu, Pemprov Kalteng menyambut terbuka masukan, evaluasi, dan rekomendasi Komnas HAM sebagai bahan memperkuat kebijakan serta pelaksanaan penanganan karhutla ke depan. (HERMAWAN DP/H)
