BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan keselamatan masyarakat dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran melalui sambutan tertulis yang dibacakan Plt. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Farid Wajdi, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Peristiwa Karhutla bersama Komnas HAM di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu, 11 November 2026.
Gubernur menegaskan, penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi harus mencakup perlindungan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, serta kelestarian lingkungan.
Untuk melindungi warga terdampak, pemerintah menyiapkan rumah oksigen, masker, vitamin, bantuan air bersih, dan pangan.
Perlindungan terhadap pelajar dari paparan asap turut dilakukan melalui kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Menurut Gubernur, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur berdasarkan jumlah titik api yang berhasil dipadamkan ataupun luas lahan yang terbakar.
"Keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari banyaknya titik api yang dipadamkan atau luasnya lahan yang terbakar, tetapi juga dari upaya maksimal memastikan perlindungan seluruh masyarakat dan kelestarian lingkungan," demikian pesan Gubernur.
Melalui pendekatan tersebut, Pemprov Kalteng menegaskan penanganan karhutla harus berjalan seiring dengan upaya memastikan masyarakat tetap terlindungi dan hak-haknya terpenuhi. (HERMAWAN DP/H)
