BORNEONEWS, Kuala Kurun - Bupati Gunung Mas Jaya S Monong memimpin audiensi dengan pihak PT Gumas Alam Subur (GAS) dan PT Kurun Sumber Rejeki (KRS), Selasa, 10 November 2026.
Pada pertemuan tersebut dilaksanakan pula penandatanganan berita acara yang berisi komitmen dari kedua perusahaan tersebut.
"Apa bila PT KSR dan PT GAS tidak melaksanakan kesepakatan, maka sanksi akan ditingkatkan menjadi pencabutan izin usaha perkebunan (IUP)," tegas Jaya, Kamis, 12 November 2026.
Pada berita acara tersebut, PT KSR dan PT GAS berkomitmen untuk memfasilitasi pembangunan kebun plasma sekitar 20 persen dari kebun inti yang dapat diusahakan.
Selain itu, PT KSR dan PT GAS juga segera mengajukan permohonan pemisahan HGU atas nama koperasi Seluas 20 persen dari kebun inti.
"Setelah pemisahan HGU kebun inti dan HGU Koperasi diajukan, PT KSR dan PT GAS berkomitmen melakukan penyesuaian luas izin usaha perkebunan (IUP) kebun inti dan pengajuan izin usaha perkebunan budaya (IUP-B) bagi kebun mitra sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucapnya
PT KSR dan PT GAS juga berkomitmen menyelesaikan pembahasan perjanjian kerja sama dengan koperasi. (RISKA/R)
