BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Perbedaan peruntukan lahan antara rencana pengembangan pertanian dan perizinan perkebunan kelapa sawit mencuat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebanyak 138,48 hektare calon lokasi cetak sawah pemerintah pusat terindikasi bersinggungan dengan kawasan izin usaha perkebunan milik dua perusahaan.
Persoalan tersebut ditemukan pada dua wilayah. Di Desa Pulau Keladan, Kecamatan Mantangai, luas areal yang terindikasi tumpang tindih mencapai 64,69 hektare. Sementara di Desa Maju Bersama, Kecamatan Kapuas Barat, luasnya mencapai 73,79 hektare.
Berdasarkan hasil verifikasi, areal di Pulau Keladan terindikasi masuk dalam kawasan IUP-B PT Usaha Handalan Perkasa berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 121/DPMPTSP Tahun 2018. Adapun lokasi di Maju Bersama bersinggungan dengan IUP PT Kapuas Sawit Sejahtera berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 152/DPMPTSP Tahun 2018.
Kedua keputusan perizinan tersebut sama-sama diterbitkan pada 12 Februari 2018. Sementara lahan yang bersinggungan dengan perizinan itu kini masuk dalam rencana pelaksanaan program cetak sawah tahun anggaran 2026.
Temuan ini memunculkan persoalan mendasar mengenai kesesuaian data dan kepastian batas areal. Perlu dipastikan apakah seluruh bidang tanah yang masuk dalam calon lokasi cetak sawah benar-benar berada di dalam batas izin perkebunan atau terdapat perbedaan data administrasi dan kondisi aktual di lapangan.
Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kapuas bersama konsultan pengawas konstruksi cetak sawah menjadi dasar pembahasan persoalan tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I Sangkai, menyatakan persoalan itu tidak bisa diabaikan karena berpotensi menimbulkan masalah apabila pekerjaan tetap dilaksanakan tanpa kejelasan status lahan.
"Hal ini tentunya memerlukan penanganan dan koordinasi lebih lanjut agar pelaksanaan pekerjaan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari," ujar Usis.
Penyelesaian persoalan ini membutuhkan keterbukaan dokumen perizinan, pemeriksaan batas koordinat, serta klarifikasi dari perusahaan yang bersangkutan. Pemerintah juga perlu memastikan kesesuaian data perizinan dengan kondisi tata ruang dan penggunaan lahan aktual.
Kepastian tersebut penting agar tidak terjadi benturan kepentingan antara pengembangan perkebunan dan perluasan lahan pertanian. Tanpa penjelasan yang transparan, status 138,48 hektare tersebut berpotensi terus menjadi persoalan dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Kapuas. (SABRIANOOR/H)
