BORNEONEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan perbedaan mekanisme pemberhentian Wakil Presiden melalui pemakzulan (impeachment) dengan pengunduran diri.
Menurut Yusril, perbedaan kedua mekanisme tersebut terletak pada proses konstitusional serta keterlibatan lembaga negara dalam menindaklanjutinya. Dalam proses pemakzulan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran langsung, sedangkan pengunduran diri Wakil Presiden lebih berkaitan dengan koordinasi antara Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"DPR mungkin ya enggak terlalu langsung ya, kecuali pemakzulan. Kalau pemakzulan memang melibatkan DPR," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Terkait pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, Yusril menyebut bahwa surat pengunduran diri telah disampaikan kepada Presiden dan MPR.
Dengan demikian, proses selanjutnya berkaitan dengan kewenangan MPR serta kewajiban konstitusional Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Yusril menjelaskan, MPR nantinya akan menggelar rapat untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Selanjutnya, pimpinan MPR akan menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Presiden melalui surat.
Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Presiden diminta mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih dalam sidang MPR.
Mekanisme pengisian jabatan tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pemilihan Wakil Presiden pengganti harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Yusril juga menegaskan bahwa mekanisme penggantian Wakil Presiden yang mengundurkan diri berbeda dengan pergantian Presiden Soeharto pada 1998. Saat itu, setelah Soeharto berhenti dari jabatannya, Wakil Presiden B.J. Habibie secara otomatis menggantikannya sebagai Presiden.
Sementara itu, apabila Wakil Presiden mengundurkan diri, tidak ada pejabat yang secara otomatis menggantikan posisinya. Pengisian jabatan tersebut harus dilakukan melalui pemilihan oleh MPR.
Ia menambahkan, pemilihan Wakil Presiden pengganti tidak dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat dan tidak melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seluruh proses pemilihan menjadi kewenangan MPR.
SUMBER: ANTARA
