BORNEONEWS, JAKARTA – Partai Gerindra menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Gerindra menilai keputusan tersebut sebagai contoh kedewasaan dalam berdemokrasi.

"Sejarah hari ini mencatat sebuah contoh kedewasaan berdemokrasi, di mana kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan diletakkan jauh di atas ambisi jabatan pribadi," kata Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Sugiat, dinamika yang terjadi di kalangan elite merupakan hal yang wajar. Namun, ia menegaskan bahwa kepastian keberlanjutan program-program untuk masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.

Ia juga menyebutkan bahwa pengunduran diri tersebut membuat seluruh tokoh politik memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses transisi konstitusional berjalan lancar tanpa menimbulkan kegaduhan yang dapat merugikan masyarakat.

"Partai Gerindra secara kelembagaan menyatakan sikap menghormati sepenuhnya langkah politik yang diambil oleh Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri," ujar Sugiat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI.

Terkait dinamika yang sempat muncul di parlemen, termasuk usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Sugiat mengatakan komunikasi antarpartai koalisi tetap terjalin dengan baik. Ia menegaskan bahwa koalisi tetap solid di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mencari solusi terbaik bagi negara.

Selain itu, Gerindra mendukung proses administratif dan mekanisme tata tertib di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menyebutkan bahwa surat pengunduran diri tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan.

Sugiat juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga stabilitas pemerintahan dengan tetap berpedoman pada ketentuan konstitusi. Berdasarkan ketentuan yang disampaikan dalam pernyataannya, MPR RI memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memproses dan menetapkan Wakil Presiden definitif sebagai pengganti.

"Kami menekankan bahwa langkah ini diambil dengan semangat agar fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak terus terbebani oleh polemik yang ada, sehingga pelayanan publik dan program kerja untuk rakyat tetap berjalan tanpa hambatan," katanya.

SUMBER: ANTARA