BORNEONEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Wakil Presiden yang mengundurkan diri tidak otomatis digantikan oleh pejabat lain.

Menurut Yusril, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong harus dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Sekarang ini yang berhenti Wakil Presiden. Tidak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menjelaskan bahwa mekanisme pergantian Wakil Presiden berbeda dengan pergantian Presiden Soeharto pada 1998. Saat itu, Wakil Presiden B.J. Habibie secara otomatis menggantikan Soeharto setelah yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan Presiden.

Sementara itu, apabila Wakil Presiden mengundurkan diri atau berhenti dari jabatannya, tidak ada pejabat lain yang secara otomatis mengambil alih posisi tersebut.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR akan menggelar sidang untuk memilih Wakil Presiden guna mengisi jabatan yang kosong. Calon Wakil Presiden tersebut berasal dari dua nama yang diajukan oleh Presiden. Pemilihan harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Proses tersebut diawali dengan pernyataan MPR mengenai adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Selanjutnya, pimpinan MPR menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Presiden melalui surat.

Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Presiden diminta segera mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih oleh MPR.

"Dan sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, maka MPR meminta kepada Presiden untuk sesegera mungkin mengajukan dua calon Wakil Presiden untuk dipilih oleh MPR dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari," jelas Yusril.

Yusril menegaskan bahwa pemilihan Wakil Presiden pengganti tidak dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Proses tersebut juga tidak melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan sepenuhnya menjadi kewenangan MPR.

SUMBER: ANTARA