BORNEONEWS, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya mengatakan proses hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap berjalan sebelum ada pengunduran diri secara resmi.
Menurut Indrajaya, pernyataan niat untuk mundur tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan proses konstitusional yang sedang ditempuh DPR.
“Jangan sampai persoalan ini terus menjadi bola liar. Kalau memilih mundur, tempuh mekanisme pengunduran diri secara resmi. Kalau tidak, mekanisme HMP harus berjalan sesuai konstitusi,” kata Indrajaya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa pengunduran diri merupakan keputusan pribadi, sedangkan HMP merupakan urusan kelembagaan negara yang harus berjalan berdasarkan ketentuan konstitusi.
Indrajaya berharap seluruh pihak mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik maupun pribadi.
Menurut dia, dalam situasi politik yang serius, seorang pemimpin harus memiliki jiwa kenegarawanan serta keberanian mengambil keputusan demi menjaga kehormatan jabatan dan stabilitas pemerintahan.
“Jabatan itu bukan segala-galanya. Kepentingan negara jauh lebih besar daripada kepentingan seseorang. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan terbaik bagi bangsa, termasuk ketika harus mengutamakan kehormatan jabatan dan kepercayaan publik,” ujarnya.
Indrajaya menambahkan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, mekanisme pengisiannya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Dalam ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Menurut Indrajaya, polemik persyaratan pencalonan Gibran harus segera diselesaikan secara jelas dan konstitusional agar tidak menimbulkan ketidakpastian politik maupun ketatanegaraan.
Ia menegaskan, sejumlah mekanisme konstitusional telah tersedia dan harus dihormati, baik melalui proses HMP yang ditempuh DPR maupun pengunduran diri secara sukarela sesuai prosedur yang berlaku.
“Negara tidak boleh disandera oleh ketidakpastian. Hukum harus menjadi panglima dan konstitusi harus menjadi pegangan bersama,” katanya.
Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11) pagi.
Dalam pertemuan tersebut, Prasetyo mengatakan Gibran juga memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
SUMBER: ANTARA
