BORNEONEWS, Jakarta – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI sepakat menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, mengatakan kesepakatan tersebut diambil dalam rapat fraksi yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam rapat tersebut, sebanyak 110 anggota Fraksi PDIP DPR RI menyatakan sepakat untuk mengajukan HMP.
"Karena kita ini kan memang kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya," kata Utut usai rapat.
Menurut Utut, pengajuan HMP tersebut mengacu pada Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.
Selanjutnya, Fraksi PDIP akan menyampaikan hasil kesepakatan tersebut kepada Pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti.
Utut menegaskan bahwa langkah politik tersebut tetap harus dilakukan dengan mengedepankan persatuan dan menjaga kehidupan berbangsa, bernegara, serta persaudaraan. Ia juga memastikan bahwa proses tersebut akan ditempuh secara damai.
"Kita tadi mengambil keputusan terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Istana menghormati proses politik di DPR terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dalam merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia mengatakan DPR maupun setiap anggotanya memiliki hak konstitusional yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif.
"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," ujarnya.
SUMBER: ANTARA
