BORNEONEWS, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.
Herman mengatakan, Partai Demokrat telah mengkaji dan mendiskusikan kedua putusan tersebut. Meski demikian, ia mengakui bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk membela diri, termasuk Gibran yang berencana melanjutkan persoalan ijazah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Saya kira pembicaraan di DPR sekarang memang fokus dalam proses politik," kata Herman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 11 November 2026.
Ia menegaskan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi supremasi hukum secara konstitusional, sekaligus menjaga stabilitas nasional.
Menurut Herman, hal tersebut penting mengingat Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah membangun kedaulatan bangsa dengan mengedepankan swasembada di berbagai sektor, mulai dari pangan, energi, hingga air.
"APBN-nya harus kuat, fiskalnya harus kuat, dan proses pembangunan jangan terganggu dengan instabilitas dalam bidang apa pun, termasuk instabilitas dalam bidang politik," ujarnya.
Herman menilai polemik ijazah tersebut berpotensi mengganggu proses pembangunan yang sedang dijalankan pemerintahan Prabowo. Karena itu, ia berharap persoalan tersebut dapat segera menemukan solusi yang tepat.
"Tentu ini harus didiskusikan secara saksama, secara bersama, dan tentu untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat. Sehingga kemudian bisa ke depan membangun dengan nyaman, warga negara juga merasa nyaman," katanya.
Ia menambahkan penyelesaian persoalan tersebut harus dilakukan secara cepat, konstitusional, dan transparan.
"Hal-hal seperti ini ya harus dituntaskan cepat, secara konstitusional, transparan, dan tentu apa ending-nya ya kita tunggu saja proses-proses itu yang berada di DPR," tambahnya.
Sebelumnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk terus memperjuangkan persoalan ijazah melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Saat memberikan keterangan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa sore, Gibran menyebut Presiden Prabowo telah memberikan sejumlah saran dan masukan terkait dinamika yang berkembang mengenai persoalan tersebut.
SUMBER: ANTARA
