BORNEONEWS, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa lebih dari 50 anggota DPR RI telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Mereka meminta agar usulan tersebut diproses dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat.
Mardani mengatakan, meskipun PKS telah menyatakan sikap, pihaknya tidak ingin proses pengajuan HMP berjalan sendiri tanpa melibatkan fraksi lain. PKS berharap berbagai fraksi di DPR RI turut mendukung penyampaian HMP terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Paripurna besok kami berharap dibacakan oleh pimpinan bahwa sudah masuk surat dari anggota. Ini kan masih usulan anggota," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, proses pengajuan HMP diawali dengan penyampaian surat kepada Pimpinan DPR RI. Selanjutnya, pimpinan DPR akan membacakan usulan tersebut dalam Rapat Paripurna sekaligus meminta persetujuan seluruh anggota DPR RI untuk melanjutkan prosesnya.
"Sesudah kita menerima, baru prosesnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti sesudah Mahkamah Konstitusi lihat, oke, balik lagi ke DPR baru perhitungan dan pengambilan keputusan, DPR dan MPR," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Istana menghormati proses politik di DPR terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Prasetyo mengatakan, DPR maupun setiap anggotanya memiliki hak yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif.
"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," katanya.
SUMBER: ANTARA
