BORNEONEWS, Jakarta – Anggota DPR RI Arif Rahman menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul langkah Gibran yang ingin kembali membuktikan keabsahan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Arif, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bersifat final dan mengikat sehingga harus menjadi pertimbangan dalam menyikapi status Gibran sebagai Wakil Presiden.
"Karena keputusan MK dan MA bersifat mengikat, berarti posisi Wapres saat ini cacat konstitusi. Jadi, secara moral sudah tidak layak lagi disebut sebagai Wakil Presiden dan ini harus segera dilakukan langkah untuk menjaga marwah konstitusi," kata Arif, Rabu 11 November 2026.
Atas dasar itu, Arif mendesak DPR RI segera mengambil langkah konstitusional dengan menggunakan hak yang dimiliki parlemen.
"DPR sebagai wadah salurannya harus segera mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk terus memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN.
Saat memberikan keterangan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa sore, Gibran menyebut Presiden Prabowo telah memberikan sejumlah saran dan masukan terkait dinamika yang berkembang.
Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom), Syahganda Nainggolan. Ia membantah kabar bahwa Presiden Prabowo menyarankan Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, Syahganda menyampaikan bahwa pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Yusril sebelumnya menyatakan bahwa putusan MA dan MK terkait surat keterangan ijazah Gibran telah bersifat final dan mengikat.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda.
SUMBER: ANTARA
