BORNEONEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah akan mengamati perkembangan pembahasan di DPR RI terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Yusril menyebutkan, DPR mulai kembali bersidang pada Selasa (10/11/2026) setelah menjalani masa reses cukup panjang. Karena itu, pemerintah belum dapat memberikan banyak komentar mengenai langkah yang akan diambil parlemen.

"Apakah nanti DPR akan membentuk panitia angket ataukah tidak perlu dan langsung kepada Hak Menyatakan Pendapat, kami belum tahu dan akan kami amati," ujar Yusril saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Menurut Yusril, perkembangan pembahasan di parlemen baru dapat diketahui setelah masa persidangan DPR dibuka, khususnya terkait sikap DPR terhadap dua putusan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden.

Dua putusan tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.

Dalam putusan terkait sengketa persyaratan pendidikan Wakil Presiden, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Namun dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Wakil Presiden memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sementara itu, dalam putusan kasasi, MA mengabulkan permohonan pemohon terkait gugatan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Setara SMA milik Gibran. Dengan demikian, surat keterangan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Yusril mengaku memperoleh informasi bahwa MA akan mengunggah putusan tersebut melalui laman resminya. Setelah diunggah, putusan itu harus ditindaklanjuti oleh pihak tergugat.

"Jadi, masih ada satu proses yang harus dilalui dalam perkara ini. Kalau itu sudah terjadi, sebenarnya proses pembuktian tentang surat keterangan itu sudah selesai," kata Yusril.

Ia menjelaskan, putusan MK bersifat final and binding atau final dan mengikat. Begitu pula dengan putusan MA yang berkekuatan hukum tetap setelah diunggah melalui laman resmi lembaga tersebut.

Menurut Yusril, apabila putusan MA telah diunggah, proses administrasi negara terkait perkara tersebut dari sisi hukum telah selesai.

Selanjutnya, proses yang akan berjalan merupakan ranah hukum tata negara. Dalam hal ini, pemerintah tidak dapat terlalu jauh ikut campur karena sepenuhnya menjadi wilayah dan kewenangan DPR RI.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik selama masa reses terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Pernyataan tersebut disampaikan Puan seusai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa 10 November 2026. "Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut," ujar Puan.

Ia menambahkan, setelah masa persidangan DPR dibuka, pimpinan DPR akan terus mendengarkan berbagai masukan terkait persoalan tersebut, termasuk mengenai opsi mekanisme dan tata cara yang dapat ditempuh.

Sebelumnya, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyampaikan bahwa penggunaan jalur Hak Menyatakan Pendapat untuk merespons persoalan ijazah Wakil Presiden tengah dipertimbangkan dan difinalisasi.

Khozin mengatakan persoalan ijazah Gibran menjadi ujian sejarah bagi Indonesia sebagai negara hukum. Menurut dia, dengan mempertimbangkan realitas konstitusional yang ada, penggunaan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat dinilai sebagai salah satu opsi yang ideal.

SUMBER: ANTARA