BORNEONEWS, Jakarta – Petani kelapa sawit menegaskan komitmennya untuk tidak menggunakan cara membakar dalam membuka maupun melakukan peremajaan (replanting) kebun. Selain kesadaran terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengalaman penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran turut membuat petani semakin berhati-hati dalam mengelola perkebunan.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) Abdul Aziz mengatakan, anggapan bahwa petani sengaja membakar lahan untuk membuka perkebunan sawit tidak bisa digeneralisasi. Berdasarkan pengamatannya di sejumlah daerah, petani justru semakin takut menggunakan api karena khawatir berhadapan dengan proses hukum.
"Jangan langsung digeneralisasi bahwa petani sengaja membakar lahan untuk membuka sawit. Dari beberapa simpul yang kami lihat, mereka cenderung takut membakar karena sudah banyak orang yang masuk penjara. Mereka tidak ingin mengalami hal serupa," ujar Abdul Aziz dalam keterangannya.
Dia menjelaskan, sebagian petani yang membuka lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga tidak selalu mengandalkan pembakaran. Namun, persoalan muncul karena keterbatasan kemampuan ekonomi untuk membuka lahan tanpa menggunakan api.
"Kalau masyarakat dilarang membakar, pemerintah harus menyiapkan solusinya. Sewa alat berat bisa mencapai Rp7 juta sampai Rp8 juta. Duitnya dari mana? Apakah alatnya disiapkan pemerintah desa atau kecamatan? Sampai sekarang belum ada solusi yang merata," katanya.
Abdul Aziz juga menyoroti ketentuan Pasal 69 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan pengecualian pembakaran lahan untuk kearifan lokal dengan luas maksimal dua hektare per kepala keluarga, dengan persyaratan tertentu.
Menurut dia, ketentuan tersebut perlu dipahami dalam konteks tradisi masyarakat yang sejak lama mengenal praktik berladang. Namun, implementasinya membutuhkan sosialisasi dan pendampingan agar masyarakat memahami batasan serta persyaratan yang berlaku. ‘’Dari beberapa simpul yang kita lihat, mereka cenderung takut untuk membakar. Karena sudah banyak orang yang masuk penjara,’’ paparnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) Setiyono menegaskan, petani yang tergabung dalam organisasinya sudah sejak lama tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar.
Menurut dia, petani anggota Aspekpir umumnya telah memiliki kebun plasma yang dikelola melalui kemitraan dengan perusahaan. Pembukaan lahan baru bukan lagi menjadi kegiatan utama mereka. Adapun kegiatan peremajaan kebun dilakukan menggunakan alat berat dan mekanisasi.
Dia mengatakan, sosialisasi pencegahan kebakaran juga dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan mitra. Kegiatan tersebut mencakup pelatihan penanggulangan kebakaran, penyediaan peralatan pemadam, serta pembangunan sarana penampungan air dan sumur di sekitar perkebunan, terutama di wilayah gambut.
Menurut Setiyono, kesiapsiagaan tetap diperlukan meskipun petani tidak melakukan pembakaran. Sebab, kebakaran dapat dipicu berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia yang tidak disengaja, seperti membuang puntung rokok atau menyalakan api ketika memancing di sekitar perkebunan. "Kami selalu melakukan sosialisasi, apalagi menjelang El Niño. Spanduk peringatan bahaya api dipasang di sepanjang kebun," katanya.
Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Petani
Meski menegaskan komitmen petani untuk tidak membakar, mereka menilai pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan lebih besar dari pemerintah. Upaya tersebut tidak cukup hanya melalui sosialisasi dan penegakan hukum, tetapi harus disertai mitigasi serta dukungan sarana dan prasarana di wilayah rawan kebakaran.
Abdul Aziz menilai, pemerintah sebenarnya memiliki instrumen dan sumber daya untuk memetakan wilayah rawan karhutla berdasarkan pengalaman kebakaran yang berulang di lokasi yang relatif sama. "Kenapa tidak berkolaborasi? Perusahaan menyiapkan apa, pemerintah menyiapkan apa. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) juga berasal dari pungutan ekspor sawit. Mengapa tidak dialokasikan untuk mitigasi di areal perkebunan, misalnya membangun waduk atau sumur bor?" ujarnya.
Abdul Aziz menambahkan, masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif melalui penguatan desa peduli lingkungan dan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan melakukan pencegahan serta penanganan dini kebakaran. Dia mencontohkan inisiatif masyarakat di Bukit Kerikil, Bengkalis, Riau, yang telah mengembangkan desa peduli lingkungan secara mandiri di wilayah rawan kebakaran.
Selain pencegahan melalui sarana fisik, Samade juga mendorong petani mengoptimalkan produktivitas kebun yang sudah ada melalui intensifikasi. Dengan peningkatan produktivitas, petani diharapkan tidak terus terdorong memperluas lahan perkebunan.
Senada, Setiyono meminta pemerintah menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan, baik secara sengaja maupun melanggar ketentuan yang berlaku. Namun, proses penegakan hukum harus didasarkan pada penyelidikan dan pembuktian yang objektif.
Dia juga mengusulkan agar ketentuan pengecualian pembakaran lahan maksimal dua hektare dievaluasi, bahkan dihapus, untuk memperjelas larangan pembakaran dan menghindari perbedaan penafsiran di masyarakat.
"Menurut saya, aturan dua hektare itu sebaiknya dihapus saja karena sudah bukan zamannya lagi. Supaya lebih jelas dan tidak ada celah untuk membakar," katanya. (*)
