BORNEONEWS, Sampit – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di ring 1 hingga tuntas.

Seluruh perusahaan perkebunan besar swasta (PBS) yang tergabung dalam GAPKI tetap siaga dengan personel dan sarana prasarana pemadam kebakaran di wilayah masing-masing.

"Kami GAPKI bersama APHI terus mendukung upaya penanganan karhutla di Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan pemerintah," kata Ketua GAPKI Kalteng, Rizky Djaya D, Senin, 2 November 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah dirinya mendampingi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, meninjau penanganan karhutla di Palangka Raya pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Rizky mengatakan, pihaknya siap mendukung prioritas pemerintah untuk penanganan karhutla di kawasan sekitar Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya. Upaya tersebut diperlukan agar wilayah di sekitar Bandara kembali aman dari ancaman kabut asap sehingga aktivitas penerbangan dapat berlangsung normal.

GAPKI dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memandang kelancaran operasional bandara menjadi salah satu hal penting yang harus segera dipulihkan. Karena gangguan kabut asap tidak hanya berdampak pada penerbangan, tetapi juga menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Selain itu, GAPKI dan APHI juga mendukung penanganan karhutla untuk membuka aktivitas Penerbangan di Bandara Iskandar Pangkalan Bun dan Bandara H Asan Sampit agar tidak lagi terganggu kabut asap.

Di sisi lain, GAPKI berharap hujan alami anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, segera turun dengan intensitas yang cukup. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu proses pemadaman, terutama pada titik-titik sisa-sisa api yang masih memicu munculnya asap di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.

Rizky menegaskan, seluruh PBS yang tergabung dalam Asosiasi GAPKI Kalteng tetap diminta menjaga kesiapsiagaan. Perusahaan memastikan personel pemadam dan sarana prasarana pendukung tersedia serta dapat digunakan sewaktu-waktu untuk menghadapi kebakaran di wilayah operasional masing-masing.

Kesiapan tersebut menjadi bagian dari kontribusi dunia usaha dalam mendukung langkah pemerintah. Menurut Rizky Djaya, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, Aparat, Perusahaan, dan juga Masyarakat agar kebakaran tidak terus meluas dan dampaknya dapat ditekan.

GAPKI juga berkomitmen menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah selama proses penanganan ini berlangsung.

"Prinsipnya, kami sangat mendukung pemerintah. Tim GAPKI memastikan seluruh PBS di Kalimantan Tengah yang tergabung dalam anggota GAPKI tetap berkomitmen siap siaga dan masing2 Perusahaan penuh dengan sarana dan prasarana lengkap di wilayah masing-masing," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq saat meninjau di Palangka Raya, menargetkan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dapat dituntaskan dalam kurun waktu dua pekan. Untuk mempercepat itu, sebanyak 175 regu pemadam disiapkan, terutama untuk memperkuat operasi di kawasan Kota Palangka Raya.

Operasi pemadaman tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga Perusahaan yang tergabung dalam GAPKI dan APHI. Keterlibatan banyak pihak diharapkan membuat penanganan khusus Ring-1 lebih terkoordinasi dan mampu menjangkau wilayah terdampak secara optimal.

Hanif menyebut terdapat dua kawasan yang menjadi sasaran prioritas, yakni Tumbang Langkai dengan luasan sekitar 360 hektare dan Bulum Rindu sekitar 320 hektare. Khusus wilayah pusat Kota Palangka Raya, kekuatan 175 regu pemadam dikerahkan dengan dukungan perusahaan anggota GAPKI dan APHI.

Menurut Hanif, seluruh kekuatan yang tersedia perlu digerakkan melalui kerja sama dan semangat gotong royong. Pemerintah, aparat keamanan, serta pihak swasta harus saling mendukung agar proses pemadaman dapat dipercepat.

Ia juga menekankan pentingnya peran perusahaan dalam mencegah dan menangani kebakaran. Selain mengamankan kawasan konsesinya masing-masing, perusahaan diharapkan turut berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. (DEWI PATMALASARI/R)