BORNEONEWS, Jakarta - Menperin Muhammad Sarmuji menilai program penggunaan atap rumah dari bahan genteng secara massal atau gentengisasi menjadi langkah strategis untuk memperluas penggunaan produk dalam negeri sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan industri kecil menengah (IKM).

"Melalui penguatan standardisasi, kami ingin memastikan genteng yang dihasilkan industri dalam negeri memiliki kualitas yang baik, awet, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Sarmuji sebagaimana pernyataan tertulisnya, yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Sarmuji meluncurkan pengiriman 2,4 juta keping genteng dari Sentra Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).

Genteng tersebut diberangkatkan menggunakan sekitar 600 truk untuk didistribusikan ke berbagai wilayah, termasuk Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur.

Menurut dia, meningkatnya kebutuhan material bangunan menjadi peluang bagi industri kecil dan menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas, serta kualitas produk.

Dengan demikian, program gentengisasi tidak hanya mendorong penggunaan produk lokal, tetapi juga memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.

"Industri genteng memiliki keterkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat. Ketika permintaan meningkat, kegiatan produksi ikut bergerak, lapangan kerja dapat bertambah, dan perekonomian daerah semakin berkembang," ungkapnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat terdapat 176 sentra industri kecil genteng yang tersebar di 10 provinsi. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah sentra terbanyak, yakni 54 sentra, disusul Jawa Tengah sebanyak 53 sentra, Lampung 23 sentra, Jawa Barat 15 sentra, dan DI Yogyakarta 14 sentra.

Khusus di Jawa Barat, Jatiwangi tercatat memiliki 157 industri kecil genteng, sedangkan Plered di Kabupaten Purwakarta memiliki 77 industri kecil.

Pembinaan dilakukan melalui dua unit di lingkungan Kemenperin. Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) berperan memperkuat kapasitas usaha, memfasilitasi mesin dan peralatan produksi, serta mengembangkan sentra industri.

Sementara itu, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) memberikan pendampingan teknis, pengujian mutu, dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sejak Juli 2024, Kemenperin telah memfasilitasi mesin dan peralatan produksi bagi kelompok perajin genteng di Jatiwangi.

Selanjutnya, pada Maret hingga Juli 2026, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BB Keramik) melakukan pengujian dan sertifikasi produk dengan mengacu pada SNI 9360:2025 tentang Genting Keramik-Persyaratan Mutu.

Hasilnya, sebanyak 38 industri kecil telah memperoleh sertifikat SNI, terdiri atas 34 industri di Jatiwangi dan empat industri di Plered. Selain itu, 36 industri kecil di Jatiwangi mendapatkan pendampingan teknis untuk memperbaiki proses dan kualitas produksi.

"Standardisasi menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk industri dalam negeri. Kami ingin memastikan bahwa peningkatan volume produksi genteng juga diikuti konsistensi kualitas, sehingga produk IKM dapat bersaing dan digunakan secara lebih luas," kata Sarmuji.

Untuk memperluas pengembangan industri genteng nasional, Kemenperin tengah menyiapkan rencana pengembangan delapan sentra industri kecil genteng yang berlokasi di Majalengka, Pringsewu, Banyuasin, Kebumen, Sleman, Mojokerto, Tabanan, dan Lombok Tengah.

Rencana pengembangan tersebut mencakup fasilitasi mesin giling, mesin cetak hidrolik, revitalisasi tungku pembakaran, pendampingan teknis, serta penguatan manajemen usaha dan logistik.

Dukungan standardisasi juga diperluas ke Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Pengujian mutu akan didukung Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Surabaya, sedangkan BB Keramik menyiapkan asesmen awal sertifikasi. Kemenperin menargetkan IKM genteng di wilayah tersebut dapat memperoleh sertifikat SNI pada Desember 2026.

Selain pembinaan produksi dan standardisasi, program gentengisasi juga disinergikan dengan kredit program perumahan (KPP)/KUR perumahan dengan target penyaluran sebesar Rp710 miliar. Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan dapat memperkuat permintaan terhadap material bangunan lokal.

Di sisi lain, Ditjen IKMA menyiapkan program penumbuhan wirausaha baru dan pendampingan teknis produksi yang akan dilaksanakan pada November 2026.


SUMBER: ANTARA